SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Politik & Pemerintahan

Bupati Sidoarjo : Keputusan Promosi Jabatan Murni ditentukan Kecakapan dan Kredibilitas Seorang PNS

 

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

(SIDOARJOterkini) – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memastikan keputusan promosi jabatan murni karena kecakapan dan kredibilitas seorang PNS dalam bekerja. Rekam jejak kinerja menjadi acuan utama dalam menilai kelayakan untuk di promosikan. Untuk itu, Ia mengingatkan kepada para PNS dan masyarakat agar tidak percaya bila ada orang yang mengaku bisa melobi bupati dan mempromosikan jabatan di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Ahmad Muhdlor usai bertemu dengan Walikota Surabaya dan Bupati Gresik pada rapat Surabaya Raya. Senin, 06 September 2021.

Bupati juga mempersilahkan masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib bila menemui orang yang mengaku bisa membantu mutasi atau menjanjikan promosi.

BACA JUGA :  Sukses Bangun Kampung Tangguh, Dusun Semampir Krian Bersiap Dirikan Kampung Pesilat

“Silahkan laporkan kepada pihak berwajib kalau ada oknum yang mengaku bisa membantu mutasi atau promosi jabatan,” katanya.

Gus Muhdlor juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah tipikal pemimpin yang ABS (Asal Bapak Senang).

“Salah kalau menilai saya itu suka orang ABS. Tidak ada. Saya ingin Sidoarjo ini diisi orang – orang yang kompeten dan amanah,” tegasnya.

BACA JUGA :  Dua Motor, 1 Pickup Terlibat Kecelakaan di Jalan Kanigoro Krian, 1 Pemotor Luka Serius

Maraknya praktek jual beli jabatan menjadi perhatian serius Gus Muhdlor. Ia ingin Sidoarjo bersih dari praktik kotor itu. Karena menurutnya, untuk mendapatkan pegawai yang kompeten maka harus bersih dari praktek suap jabatan.

“Ini bagian dari reformasi birokrasi,” kata Gus Muhdlor.

Bupati Gus Muhdlor juga mewanti – wanti jangan sampai ada yang percaya bisa memuluskan karir hanya karena mengaku dekat dengan bupati dan bisa melobi. Ia menjamin itu tidak akan terjadi.

BACA JUGA :  Dihadiri Menko PMK, DJP Jatim II Kenalkan Pajak di Forum Ta'aruf Mahasiswa

Ia juga memastikan untuk posisi eselon II atau setingkat Kepala OPD akan dilakukan seleksi terbuka. Publik bisa memantau.

“Saya pastikan tidak ada makelar jabatan dalam menentukan formasi jabatan. Seleksi dilakukan terbuka dan siapapun bisa ikut mendaftar,” ucapnya. (st-12/cles).