(SIDOARJOterkini) – Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir memantau kesiapan Pemilukada terhadap warga binaan yang ada di Lapas Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo, Jawa Timur mengingat pelaksanaan pilkada yang sudah semakin dekat.
“Kedatangan saya ke Lapas Porong ini ingin memantau apakah warga binaan yang ada di dalam Lapas ini sudah terdaftar dalam Pemilukada Jatim mendatang,” katanya saat ditemui Lapas Porong Sidoarjo, Senin.
Ia mengatakan, dari 2.380 -an warga binaan yang ada di dalam Lapas Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo ini hanya sekitar 258 saja yang sudah memiliki hak pilih, sedangkan sisanya belum.
“Hal ini karena adanya peraturan pemerintah terkait dengan Permendagri KTP Elektronik yang sudah ada NIK nya. Sedangkan pada pemilihan kepala daerah sebelumnya hanya sebatas rekomendasi dari Kepala Lapas saja,” ujarnya.
Kondisi seperti inilah, kata dia, yang harus dicari jalan keluarnya seperti petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang harus datang ke Lapas untuk melakukan pendataan mengingat warga binaan ini juga memiliki hak pilih yang sama.
“Sebaiknya pemerintah jangan terlalu kaku dan bisa lebih fleksibel supaya warga binaan itu bisa memilih kepala daerah sesuai dengan pilihan mereka,” ucapnya.
Sementara itu, menurut Kadivpas Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono, saat ini jumlah warga binaan yang menghuni 39 Lapas atau Rutan di Jatim mencapai 23.000 dan baru sekitar 11.000 saja yang terdaftar sebagai DPT.
“Hal ini tak lepas dari aturan baru yang mewajibkan pemilih harus memiliki KTP Elektronik. Padahal, tidak semua penghuni punya. Ada yang mengaku KTP-nya hilang, belum sempat melakukan perekaman, hingga tidak punya identitas sama sekali,” katanya (cles)