(SIDOARJOterkini) – Pemkab Sidoarjo saat ini tengah menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur terkait jabatan kepala daerah, usai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Sidoarjo Saiful ilah dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin saat melakukan jumpa press di kantor Pemkab Sidoarjo, Kamis 9 Januari 2020.
Dijelaskan Nur Ahmad, pun demikian saat ini yang dilakukan adalah melaksanakan program yang sudah diagendakan sebelumnya.
“Semua berjalan seperti biasa, berbagai agenda pemerintahan juga bisa kita laksanakan,”ungkap Wabup yang didampingi Sekda dan para asisten pemerintahan di depan para wartawan Sidoarjo.
Dijelaskan Nur, pihaknya saat ini menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Bupati Sidoarjo dan pejabat pemkab lainnya.
“Kita akan kooperatif untuk mengikuti proses hukum yang berjalan,”tegasnya.
Kalau memang ada aturan yang memperbolehkan untuk dilakukan pendampingan hukum, Pemkab akan siapkan.
“Bagaimanapun juga beliau itu adalah bapak kita semua di Sidoarjo, kita akan konsultasikan dengan bagian hukum, tentang hal tersebut”ucapnya.
Disampaikan Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini, pihaknya meminta kepada masyarakat Sidoarjo untuk tetap menjalankan aktifitasnya dan tidak terpengaruh dengan kejadian kemarin. Jadikan hal tersebut sebagai intropeksi semuanya agar kedepannya menjadi lebih baik.
“Kepada para ASN tetap berikan layanan kepada masyarakat secara profesional dan jujur, yang membuat masyarakat Sidoarjo selalu tersenyum dengan layanan yang kita berikan,”tandasnya. (cles)