SIDOARJO TERKINI
Gaya Hidup & Romantika Headline Indeks Pojok Desa Politik & Pemerintahan

Puluhan Warga Sidokepung Duduki Balai Desa Tuntut Pemdes Ajukan Sertifikasi Tanah Melalui Program PTSL

 

(SIDOARJOterkini) – Puluhan warga Desa Sidokepung Kecamatan Buduran menduduki balai desa untuk menuntut sertifikasi massal atau Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Para Warga ini menduduki balai desa untuk menemui Elok Suciati kepada desa Sidokepung, Senin 16 Maret 2020

Eli Wayuningtiyas (62) warga RT 09/02 mengatakan bahwa pihaknya semula ingin mengurus sertifikat tanah sawah dan kering, sehingga minta pemdes untuk menjembatani pengurusan PTSL ke BPN Sidoarjo.

Dengan gencarnya program pemerintah melalui PTSL, Eli bergerak dengan masyarakat untuk menuntut hak kita dilayani dengan baik. Namun kenyataanya pihak desa tidak mau memproses program pemerintah PTSL diselengarakan di desa.

BACA JUGA :  Jaga Kelestarian Lingkungan, Anggota Koramil 0816/11 Tarik Laksanakan Penanaman Pohon

“Ada apa ini, apa karena program PTSL tidak ada untungnya sehingga pihak Pemdes tidak mau mengajukan ke BPN,”Kata Eli Wayuningtiyas kepada SIDOARJOterkini.com

Lebih lanjut ia menyampaikan sejak bulan Februari menanyakan hal tersebut ke Kades Elok Suciati, Namun pihak desa beralasan banyak tanah dan sawah yang bermasalah

Warga juga menyesalkan saat melakukan aksi demonstrasi Kepala Desa Sidokepung tidak ada di kantor, sedangkan Sekdesnya tidak banyak membantu warga.

BACA JUGA :  Pemkab Apresiasi YJI Bentuk KJS Lokasi Desa se Kabupaten Sidoarjo

“Maaf yaa mungkin karena SDMnya kurang, Pak Sekdes tidak banyak membantu warga. Apalagi jika warga tanya soal program pemerintah pengurusan sertifikat massal. Kalo tidak diperintah Bu Kades, tidak berani melangkah,” Ujarnya.

Warga semakin heran, kenapa desa lain bisa mengurus PTSL, Namun di desa Sidokepung tidak bersedia mengurus PTSL.

Sementara itu Pihak Pemerintah Desa tidak bersedia dimintai komentar Sekdes Sidokepung Samsul pun mengelak dimintai wawancara. “Wawancara ke Bu Kades aja ya jangan ke saya. Sebentar lagi Bu Kades datang,” Ujar Sekdes.

BACA JUGA :  Peringati Hardiknas, Anggota Sat Binmas Polresta Sidoarjo Edukasi Pelajar

Namun hingga pukul 12.30 WIB Kades tak kunjung datang menemui pendemo.

Warga menduga pihak Pemdes tidak mau mengadakan PTSL karena proses pengurusan sertifikat secara massal tidak ada untungnya karena harga yang di patok kecil Rp 150 ribu per berkas. Kalau ngurus individu pihak Pemdes bisa melakukan penarikan dengan sesukanya.(pung/cles)