(SIDOARJOterkini) – Terkait dengan temuan Komisi D DPRD Sidoarjo tentang dugaan pengurangan volume beras bansos BPNT di Desa Kedungsugo Kecamatan Prambon mendapat tanggapan dari Dinas Sosial Sidoarjo.
Tirto Adi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mengatakan, setelah mendengar adanya temuan tersebut, pihaknya langsung mengadakan rapat klarifikasi bersama dengan semua pihak.
Salah satu hasilnya bahwa terkait pengurangan volume beras itu diketahui ada kesepakatan antara KPM dan Agen penyalur bansos BPNT Kecamatan Prambon.
“Bantuan BPNT itu kalau di nominalkan nilaianya Rp. 200 Ribu. Nah, biasanya dibelikan beras medium, 20 Kg, tapi kejadian disana KPM meminta beras jenis premium, sehingga secara harga lebih mahal, sehingga hanya mendapat 16 Kg, itu sudah ada kesepakatan antara agen dan KPM,” Kata Tirto Adi Kepala Dinsos Sidoarjo, saat dikonfirmasi sidoarjoterkini.com, Kamis 15 Oktober 2020.
Jadi, menurut Tirto Adi, permasalahan tersebut sudah selesai, karena hanya terjadi mis Komunikasi, dan sudah ada menandatangani kesepakatan tersebut.
“Semuanya sudah clear, tidak ada salah paham lagi,” ucapnya.
Sementara, terkait dengan beras yang bau apek dan tidak layak konsumsi, Wakil Pimpinan Bulog Kantor Cabang Surabaya Utara di Buduran Imam Mahdi menambahkan, bulog sendiri memang mendapat kesempatan dari pemerintah untuk menyalutkan salah satu progam bansos penanggulangan Covid-19. Yakni dalam progam BSB.
Satu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mendapat jatah 15 kg. Dan pihak bulog juga sudah mengemas kemas dalam satu karung. “Sebelum di angkut kami sortir, dan kalau ada yang menerima kurang layak bisa ditukarkan,” katanya.
Di Sidoarjo sendiri, lanjut Imam, Bulog mendapat kewajiban untuk mendistribusikan ke 39.074 KPM. Artinya sekali distribusi Bulog menyalurkan beras sebesar 586.110 kg.
“Programnya untuk 3 bulan (Agustus, september, oktober). Dan beras yang disalurkan adalah kualitas medium,” pungkasnya (pung/cles).