(SIDOARJOterkini)- Komisi A DPRD Sidoarjo menyoroti kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo. Pasalnya, penempatan ASN masih belum sesuai kebutuhan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan kajian tentang distribusi dan beban kerja ASN. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kinerja ASN.
Anggota Komisi A, Isa Hasanuddin mengatakan, harus ada kajian terhadap jumlah ASN, baik PNS maupun Non-PNS, di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Hal itu perlu untuk mengetahui apakah jumlah ASN yang ada di OPD sudah cukup, kelebihan atau malah kurang.
Kajian itu diharapkan, nantinya ada hitungan yang jelas antara beban pekerjaan dengan jumlah ASN di OPD. Dengan begitu, tidak ada ASN yang menumpuk di sebuah OPD dan sejumlah posisi jabatan malah lowong di OPD lainnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, dengan kajian tersebut, nantinya Pemkab bakal memiliki landasan dasar untuk tetap melaksanakan moratorium PNS atau mencabutnya.
Isa meminta kalau ASN sudah mencukupi, moratorium tetap bisa dijalankan. Namun kalau jumlahnya kurang, otomatis ASN harus ditambah agar pelayanan masyarakat tidak terabaikan. “Kalau ASN kurang tentu tidak boleh ada moratorium,” tandas anggota dewan dua periode tersebut.
Isa juga meningatkan selama ini belum dilaksanakannya regulasi terkait ASN Non-PNS. Sehingga muncul ketidakseragaman terkait jumlah gaji. Dia mencontohkan terkait ada perbedaan jumlah gaji pada jukir, pengawas jukir, banpol hingga guru tidak tetap (GTT). Sehingga mereka bekerja setengah hati. “Kalau dasar regulasinya sama, gaji harusnya juga sama,” pungkasnya. (st-12)