(SIDOARJOterkini) – Puluhan Massa yang tergabung dalam LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) melakukan aksi di depan kantor DPRD Sidoarjo. Mereka meminta kepada DPRD Sidoarjo untuk membawa aspirasinya tentang penghapusan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) Selasa 07 Juli 2020.
Dengan pengawalan dan pengamanan dari Polresta Sidoarjo dan Satpol PP, para peserta aksi melakukan orasi dengan membawa berbagai poster yang bertuliskan tentang penolakan terhadap RUU HIP. Menurut mereka, Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan tidak perlu lagi untuk dirubah.
“Pancasila merupakan dasar negara yang sudah teruji membawa Indonesia hidup rukun selama 75 tahun, berbagai usaha untuk mengganti dasar negara ini telah berulang kali terjadi, namun Indonesia telah bulat mempertahankannya, untuk itu GMBI juga akan pertahankan Pancasila sampai titik darah penghabisan apabila ada pihak yang berusaha mengganti Pancasila ,”ujar salah satu peserta yang melakukan orasi.
Sementara itu ketua LSM GMBI Distrik Sidoarjo Nunuk mengatakan, pihaknya akan terus berupaya meminta untuk menghapus RUU HIP.
“Pancasila sudah final sebagai dasar negara, sementara RUU HIP cenderung ke paham komunis,”ungkap Nunuk.
Sementara, H. Usman, M. Kes Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo yang menerima perwakilan massa GMBI, mengapresiasi gerakan dari LSM GMBI Distrik Sidoarjo. Menurutnya aspirasi yang disampaikan ini sangat wajar, karena ini merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang sadar atas keberadaan Pancasila.
“Jadi pancasila selamanya harus tetap pancasila. Tidak perlu dirubah lagi, tidak perlu diotak atik lagi. Karena itu merupakan sesuatu yang sudah sempurna,” Katanya saat menyampaikan tanggapannya di depan ratusan massa GMBI Sidoarjo.
Ia menambahkan, poin di Pancasila sudah lengkap karena dapat menyangkut menyangkut semua elemen bangsa. Seperti Menyangkut masalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan dan kesejahteraan.
“Kalau memang ada pihak-pihak yang ingin merubah pancasila menjadi ekasila, itu perlu diwaspadai. Kami sebagai wakil rakyat, dan kami mendukung secara kelembagaan DPRD Sidoarjo menolak RUU HIP menjadi undang-undang, dan kami meminta mengeluarkan dari Prolegnas,” jelasnya
Politisi PKB Sidoarjo itu juga akan mengirimkan surat pernyataan ini kepada DPR RI, Menurut Usman semakin banyak yang menyampaikan Aspirasi menolak, maka DPR RI harus mendengar aspirasi tersebut.
“Semakin banyak yang menyuarakan penolakan, maka aspirasi ini akan semakin didengar oleh DPR RI,” ucapnya.(pung/cles)