(SIDOARJOterkini) – Komisi A DPRD Sidoarjo menggelar rapat bersama dengan KPUD dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk membahas kesiapan pilkada yang rencananya akan di laksanakan pada 09 Desember 2020.
Dalam rapat tersebut, M. Iskak Ketua KPUD Kabupaten Sidoarjo Menyampaikan tahapan pelaksanaan pilkada ditengah pandemi covid-19 akan menyesuaikan dengan protokol kesehatan, termasuk penambahan TPS, dari yang sebelumnya jumlah pemilih terdiri dari 500 orang. Sekarang dikurangi menjadi 400 orang setiap TPS.
“Dengan penambahan TPS ini, maka secara otomatis anggaran yang dibutuhkan juga bertambah, karena dari sebelumnya 2.988 TPS, diperkirakan ada penambahan 861 TPS, sehingga total semuanya ada 3849 TPS. Dan setiap TPS itu menganggarkan sekitar Rp. 8 Jutaan,” Kata M. Iskak saat ditemui di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa 02 Juni 2020
Cak Iskak Sapaan akrabnya menambahkan jumlah total penambahan anggaran ada di sekitar 10 samapai 15 Miliar untuk belanja kebutuhan penyelenggara dalam melaksanakan pilkada ditengah pandemi virus corona. Tahapan yang akan segera dilaksanakan oleh KPU Sidoarjo adalah Verifikasi faktual calon perseorangan, Pelantikan PPS dan juga Coklit daftar pemilih pilkada 2020
“Verifikasi Faktual dan Coklit ini para petugas akan dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri sesaui dengan protokol covid-19, karena kerjanya Langsung ke masyarakat,” jelasnya.
Sementara Agung Nugraha Divisi Penindakan Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menyampaikan melaksanakan pilkada ditengah tren covid-19 yang terus naik adalah keputusan yang dilema, namun dengan adanya Kordinasi yang baik diantara banyak pihak pasti akan menemukan jalan terbaik.
“Tapi yang harus diperjalas ini adalah skema kampanye, apakah menggunakan daring atau bertemu langsung. Kalau ketemu langsung dengan masyarakat maksimal berapa orang. Hal ini yang perlu diperjalas nanti. Sehingga pemilih dan peserta pemilu ini nyaman, Termasuk juga partisipasi masyarakat,” ungkapnya.
H. Haris Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa Komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan akan All Out untuk memperjuangkan kebutuhan anggaran, tapi pilkada harus sukses.
“Kami minta pilkada harus sukses, salah satunya memperbanyak sosialisasi dengan masyarakat bawah,” jelasnya
Dalam rapat kali ini, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sempat ditegur oleh Subandi Ketua Komisi A karena terlambat datang dalam rapat.(pung/cles)