(SIDOARJOterkini)- Polemik terjadi jelang Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang ke XIX, kali ini datang dari PC PMII Sidoarjo, Kamis, (16/2/2017)
Mahmuda Ketua Umum PC PMII Sidoarjo dalam jumpa persnya mengatakan, “Keberadaan Badan Pekerja Kongres (BPK) dalam proses seleksi kepemimpinan PB PMII dan PB KOPRI adalah sebuah kemunduran karena dalam Kongres sebelumnya bakal calon itu diseleksi oleh seluruh Cabang Pemilik suara sah, yang membuat aturan dan Tatib pemilihan pun Cabang seluruh indonesia,bukan hanya 5 orang seperti kongres yang akan datang,ini kan kemunduran namanya,” jelasnya.
Masih menurut Mahmuda, dalam teori administrasi negara, jika sebuah negara atau organisasi melahirkan lembaga-lembaga formal yang banyak, dengan sistem pelayanan yang rumit, maka hal itu akan berpeluang terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bagi kami, keberadaan BPK di periode kongres PMII mendatang, adalah kebijakan politik yang melahirkan lembaga baru dalam sistem seleksi Bakal Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua PB Kopri dan dengan syarat tambahan yang jauh lebih rumit dari pada Kongres-kongres sebelumnya.
“Hal ini sangat membuka peluang besar bagi sahabat yang berkepentingan untuk melakukan transaksi kepentingannya masing-masing,” jlentrehnya.
Atas dasar itulah, PC PMII Sidoarjo, menolak dengan tegas keberadaan BPK dalam proses seleksi Bakal Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua PB KOPRI. “Kami mendesak PB PMII untuk sesegera mungkin, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, agar membubarkan BPK. Dan kembalikan hak tertinggi PC PMII seluruh Indonesia untuk melakukan seleksi Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua Kopri di Forum Kongres mendatang,” tutup Mahmuda.
Perlu di ketahui pelaksanaan Kongres XIX PMII kali ini diselenggarakan di Palu pada tanggal 2-6 Mei yang rencananya akan di buka langsung oleh Presiden RI Bpk. Ir. Joko Widodo. (mhm)