SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Pojok Desa Politik & Pemerintahan Profil

Anggota DPR RI Dukung Penerapan Kampung Tangguh Sebagai Solusi Atasi Pandemi Covid-19

 

H Rahmat Muhajirin Anggota DPR RI bersama Hj Mimik Idayana Anggota DPRD Sidoarjo

(SIDOARJOterkini) – Rahmat Muhajirin Anggota DPR RI menilai konsep kampung tangguh yang sedang berjalan di Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu solusi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan untuk memutus sebaran covid-19.

“Pembentukan Kampung tangguh adalah program yang tepat untuk mengatasi wabah virus Corona. Karena program melibatkan semua komponen masyarakat termasuk perangkat desa,” Kata Rahmat Muhajirin saat dikonfirmasi awak media, 26 Juni 2020.

BACA JUGA :  Untuk Kemajuan Pertanian, Danramil 0816/05 Tulangan Bersama Babinsa Aktif dalam Rembuk Tani di Desa Binaan

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga mendukung langkah yang diambil Plt. Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin dengan melombakan kampung tangguh untuk merangsang kesadaran masyarakat dalam memutus sebaran covid-19.

“Kampung tangguh sebagai langkah kooperatif membuat masyarakat sadar terhadap protkes, Karena tidak ada cara lain untuk menggerakkan kemauan dan kerelaan masyarakat untuk bersama-sama memiliki daya cegah yang baik,” ujar legislator yang ditempatkan di Komisi III DPR RI tersebut.

BACA JUGA :  Ribuan Warga Sidoarjo Nobar Geden di Alun-alun

Dia juga mengingatkan beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melombakan Kampung Tangguh. Yang pertama adalah memfokuskan penerapannya pada protokol kesehatan, ketahanan pangan, humas, dan lainnya.

Selain itu, pihaknya meminta dalam melaksanakan kampung tangguh juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, sehingga selain dari protkes juga ada penekanan untuk tidak mengabaikan pandemi covid-19.

BACA JUGA :  Pemkab Apresiasi YJI Bentuk KJS Lokasi Desa se Kabupaten Sidoarjo

Mengenai wacana yang dilempar Wabup Sidoarjo untuk menyalurkan dana stimulus sebesar Rp 7 juta untuk setiap desa, menurutnya hal itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

“Bagus juga tapi harus benar-benar diperhitungkan supaya jangan sampai ada dobel anggaran,” pungkasnya.(pung/cles)