SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Pojok Desa Politik & Pemerintahan Profil

Anggota DPR RI Dukung Penerapan Kampung Tangguh Sebagai Solusi Atasi Pandemi Covid-19

 

H Rahmat Muhajirin Anggota DPR RI bersama Hj Mimik Idayana Anggota DPRD Sidoarjo

(SIDOARJOterkini) – Rahmat Muhajirin Anggota DPR RI menilai konsep kampung tangguh yang sedang berjalan di Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu solusi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan untuk memutus sebaran covid-19.

“Pembentukan Kampung tangguh adalah program yang tepat untuk mengatasi wabah virus Corona. Karena program melibatkan semua komponen masyarakat termasuk perangkat desa,” Kata Rahmat Muhajirin saat dikonfirmasi awak media, 26 Juni 2020.

BACA JUGA :  Caleg PPP Nomor Urut 2 Dapil 2 (Porong,Jabon,Tanggulangin, Candi) Siap Wujudkan Sidoarjo Maju

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga mendukung langkah yang diambil Plt. Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin dengan melombakan kampung tangguh untuk merangsang kesadaran masyarakat dalam memutus sebaran covid-19.

“Kampung tangguh sebagai langkah kooperatif membuat masyarakat sadar terhadap protkes, Karena tidak ada cara lain untuk menggerakkan kemauan dan kerelaan masyarakat untuk bersama-sama memiliki daya cegah yang baik,” ujar legislator yang ditempatkan di Komisi III DPR RI tersebut.

BACA JUGA :  Kominfo Sidoarjo Gelar Monev Layanan Respon Cepat Call Center 112

Dia juga mengingatkan beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melombakan Kampung Tangguh. Yang pertama adalah memfokuskan penerapannya pada protokol kesehatan, ketahanan pangan, humas, dan lainnya.

Selain itu, pihaknya meminta dalam melaksanakan kampung tangguh juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, sehingga selain dari protkes juga ada penekanan untuk tidak mengabaikan pandemi covid-19.

BACA JUGA :  Dialog Publik dan Mimbar Deklarasi Pemilu Damai SEMMI Jatim: Komitmen Pemilu Bermartabat

Mengenai wacana yang dilempar Wabup Sidoarjo untuk menyalurkan dana stimulus sebesar Rp 7 juta untuk setiap desa, menurutnya hal itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

“Bagus juga tapi harus benar-benar diperhitungkan supaya jangan sampai ada dobel anggaran,” pungkasnya.(pung/cles)