(SIDOARJOterkini) – Belasan Mahasiswa Sidoarjo mempertanyakan tindak lanjut tentang tuntutan penolakan terhadap RKUHP saat melakukan unjuk rasa beberapa waktu lalu ke DPRD Sidoarjo. Selain itu para mahasiswa ini juga mempertanyakan pembangunan Frontag Road serta RSUD Wilayah Barat, Selasa 8 Oktober 2019
Para mahasiswa diterima langsung oleh ketua DPRD Sidoarjo Usman, Wakil Ketua DRD Sidoarjo Kayan serta Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch Dhamroni Chudlori untuk melakukan hearing di ruang rapat DPRD Sidoarjo.
“Kami ingin tahu kelanjutan dari aksi yang kami lakukan beberapa waktu lalu,” kata koordinator hearing, Faishal.
Disampaikan anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sidoarjo itu, kebijakan atas beberapa rancangan undang-undang yang dirancang oleh DPR RI tersebut sangat merugikan rakyat. Untuk itu, pihaknya mendesak agar anggota DPRD Sidoarjo benar-benar dapat menyampaikan aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa sebelumnya.
Ketua DPRD Sidoarjo H Usman mengungkapkan bahwa aspirasi mahasiswa sudah disampaikan pada DPR RI, karena domainnya di pusat.
“Sudah saya kirim ke DPR RI dan selanjutnya itu kami hanya monitor,”ungkap H Usman kepada mahasiswa, Selasa 8 Oktober 2019.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Moch Dhamroni Chudlori, tugas pokok DPRD Sidoarjo salah satunya membuat produk peraturan daerah (Perda). Sementara DPR RI salah satu tugasnya adalah membuat produk undang-undang. Sehingga seluruh tuntutan mahasiswa sebelumnya itu merupakan produk DPR RI.
“Kami harap mahasiswa dapat memahami domain DPRD Sidoarjo dengan DPR RI,” paparnya.
Terkait pembangunan RSUD wilayah barat, Usman menjelaskan Pansus tentang pembangunan RSUD Wilayah barat telah dibentuk, pembangunannya akan segera diselesaikan.
“Pansus KPBU telah dibentuk, saya optimis pembangunan RSUD wilayah barat akan segera bisa diselesaikan. Pimpinan dewan yang sekarang itu lain dengan pimpinan sebelumnya yang sudah menggantung pembangunan ini hingga 2 tahun,”ungkap
Sementara Haidar Wahyu mahasiswa Unusida itu meminta DPRD Sidoarjo mendorong kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih giat dalam bekerja, agar tidak menyisakan Silpa yang besar.
“SKPD harus dievaluasi kinerjanya, sebab banyak yang tidak produktif dan menyisakan silpa yang banyak, mereka harus kerja untuk rakyat jangan malas-malasan” tegas Haidar aktivis PMII Sidoarjo. (cles)