(SIDOARJOterkini)- Ambruknya salah satu gedung selokah di Pasuruan, Jawa Timur beberapa waktu lalu mendapat perhatian khusus dari Komisi C (Pembangunan) DPRD Sidoarjo. Jangan sampai tragedi tersebut terjadi di Kabupaten Sidoarjo.
Karena itulah, Komisi C meminta agar perencanaan konstruksi gedung sekolah jangan asal-asalan. Karena jika asal-asalan, bukan hanya berdampak sampai ambruknya gedung, tapi juga akan berurusan dengan hukum.
Belajar dari kejadian ambruknya gedung sekolah di Pasuruan, maka Pemkab Sidoarjo harus mencari konsultan perencana yang benar-benar menguasai. “Perencanaan konstruksi bangunan sekolah dan gedung lainnya jangan asal-asalan,” ujar Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno.
Jika perencanaan bangunan sudah sesuai standart konstruksi, tinggal pelaksana proyeknya. Dalam.hal ini rekanan harus mengerjakan sesuai spek dan perencanaan yang sudah ditetapkan konsultan.
Suyarno menambahkan, pembangunan ruang kelas dan gedung sekolah menjadi prioritas. Sehingga, tiap tahun ada alokasi anggaran untuk rehab ruang kelas maupun gedung sekolah.
Perlu pengawasan bersama terkait pembangunan gedung sekolah di Sidoarjo. Baik pembangunan yang dianggarkan melalui DAK pemerintah pusat maupun alokasi anggaran dari Pemkab Sidoarjo.
Peran konsultan pengawas juga cukup vital dalam mengawasi pembangunan fisik. “Sesuai dan tidaknya konstruksi bangunan itu yang lebih tau adalah konsultan pengawas. Jadi konsultan pengawas harus teliti dan jangan main-main dalam pengawasan,” tandas M. Nizar juga anggota Komisi C.
Terkait perencanaan bangunan sekolah harus diperhatikan juga sudah disampaikan dalam pembahas APBD 2019. Baik ke Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo maupun ke Dinas Perkim Cipta Karya Tata Ruang (CKTR).
Apalagi, dalam hearing dengan Dikbud masih banyak gedung sekolah yang rusak. Di jenjang SD, ada 229 ruang kelas yang rusak berat dan 264 unit rusak sedang. Di tingkat SMP, jumlah ruang kelas yang rusak berat mencapai 183 unit. Sebanyak 258 unit ruang kelas rusak sedang.
Sebagian besar perbaikan sekolah rusak di Sidoarjo dibiayai dengan dana daerah Kabupaten Sidoarjo sendiri. Dari Kemendikbud, ada dana alokasi khusus (DAK) yang bersifat swakelola.
Data-data itu hasil pendataan sekolah yang butuh perbaikan secara detail per kecamatan dan per sekolah. Bahkan, ada tim khusus dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang ikut pendataan. Mereka merinci apa yang rusak dan akan diperbaiki bertahap sesuai anggaran yang ada.
Sedangkan anggaran sekolah rusak memang besar. Setiap tahun bertambah. Alokasi dana perbaikan sekolah rusak di dinas perkim CKTR hanya Rp 14 miliar.
Tahun ini, seluruh perbaikan dikerjakan dinas perkim CKTR. Namun, pembangunan tidak bisa dikerjakan sejak awal tahun. Disesuaikan dengan proses belajar-mengajar. Hanya sebagian kecil renovasi gedung sekolah yang ditangani Dikbud. (st-12/adv)