SIDOARJOterkini – Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sepanjang Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian positif. Dari yang semula diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp618 miliar, APBD 2025 justru ditutup dengan surplus Rp61,7 miliar. Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/7/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Sidoarjo dipimpin Ketua DPRD H. Abdillah Nasih dan dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam laporannya, Banggar DPRD menyampaikan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait pelaksanaan APBD 2025. Pembahasan mencakup realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, hingga evaluasi efektivitas pelaksanaan program dan tata kelola keuangan sebagai dasar persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Afdhal Muhamad Insan, menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025.
“Dari hasil audit BPK, kita melihat ada indikator pengelolaan keuangan yang sudah sesuai dengan ketentuan administrasi. Ini menjadi catatan positif sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar politisi PKS tersebut.
Menurut Afdhal, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,5 triliun atau 101,3 persen dari target APBD Perubahan 2025. Artinya, pendapatan daerah melampaui target sebesar Rp73,41 miliar, yang menunjukkan kinerja penerimaan daerah tetap terjaga.
Meski demikian, DPRD juga menyoroti serapan belanja daerah yang belum optimal. Dari total anggaran yang dialokasikan, realisasi belanja baru mencapai Rp5,464 triliun atau sekitar 90 persen. Masih terdapat anggaran yang belum terserap sebesar Rp606,79 miliar.
Banggar menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
Selain surplus anggaran, DPRD juga mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 mencapai Rp680,654 miliar atau sekitar 11,1 persen dari total anggaran. Nilai tersebut meningkat Rp37,378 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Menanggapi laporan Banggar, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang selama ini terjalin dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas tanggapan, saran, serta fungsi pengawasan yang telah diberikan. Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” kata Subandi.
Ia menegaskan seluruh tahapan pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Subandi juga mengungkapkan bahwa kolaborasi antara Pemkab dan DPRD telah membuahkan hasil positif. Salah satunya dengan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Bupati mengajak DPRD, Forkopimda, dan seluruh elemen pembangunan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang berkelanjutan.
“Mari kita terus bergandengan tangan, saling mengisi, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai tugas masing-masing demi mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang semakin maju dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Melalui pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, DPRD berharap berbagai catatan dan evaluasi yang disampaikan dapat menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan anggaran yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.(cles)
