SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Pilbup Sidoarjo 2020 Politik & Pemerintahan

Apabila Pilkada Sidoarjo Digelar Ditengah Pandemi Covid-19, Petugas Lapangan Akan Dilengkapi APD

 

(SIDOARJOterkini) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menindaklanjuti keputusan hasil rapat virtual yang digelar Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada (27/5) di Jakarta yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan 09 Desember 2020, dengan berbagai persiapan.

Diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo M Iskak, apabila Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan 09 Desember 2020 dan masih dalam pandemi Covid-19 dimungkinkan petugas yang di lapangan harus menggunakan standar protokol kesehatan covid-19. Salah satunya wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

BACA JUGA :  Satgas TMMD ke-120 Kodim 0816 Sidoarjo dan Warga Kompak Laksanakan Pembersihan Sungai dan Jalan

“Petugas di lapangan harus standar protokol kesehatan. Dan kemungkinan juga akan ada penambahan TPS untuk mengurangi kerumunan massa dengan jumlah besar,” Kata M. Iskak Ketua KPU Sidoarjo kepada SIDOARJOterkini.com Jumat 29 Mei 2020.

BACA JUGA :  Memasuki Hari Ketiga, Satgas TMMD ke-120 Kodim 0816/Sidoarjo Bersama Masyarakat Renovasi RTLH 

M. Iskak menambahkan dengan menggunakan standar protokol kesehatan covid-19 maka sangat mungkin ada penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tahapan dan pelaksanaan pilkada ditengah pandemi covid-19.

“Kemungkinan memang ada perubahan anggaran sesuai kebutuhan, tapi lebih jelasnya kami masih menunggu PKPU terkait pelaksanaan teknisnya nanti. Insyaallah sebelum 15 Juni sudah keluar,” jelasnya.

Secara terpisah Warih Andono, SH Sekretaris Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kabupaten Sidoarjo menuturkan terkait penambahan anggaran Komisi A akan mengundang KPU dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk membicarakan terkait kesiapan pelaksanaan pilkada.

BACA JUGA :  Grandmax Tabrak Motor di Jalan Ciro Balongbendo, Pemotor Luka Berat

“Minggu depan akan kami undang KPU dan Bawaslu untuk menanyakan kesiapan pelaksanaan pilkada, termasuk juga penambahan anggaran apakah memungkinkan atau tidak, masih tergantung hasil rapat tersebut,” ungkap Warih yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo. (pung/cles).