*
(SIDOARJOterkini) – Pemulihan kondisi sosial ekonomi termasuk pendidikan harus segera dilakukan meski pandemi covid-19 belum juga menunjukkan grafik penurunan yang signifikan. Semangat itulah yang ditunjukkan Presiden Jokowi dalam rencana penerapan new normal, beberapa hari terakhir ini.
Dengan rencana penerapan new normal itulah Partai kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus pada penerapan new normal di pondok pesantren. Karena selain sebagai pusat pendidikan, pondok pesantren punya peran penting sebagai penopang stabilitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
“PKB Jawa Timur siap mendukung rencana penerapan new normal, Kita akan kawal penuh persiapan implementasinya. Khususnya untuk pondok pesantren,” ungkap Achmad Amir Aslichin, anggota DPRD Jatim Fraksi PKB.
Dari data pondok pesantren Kemenag di Jawa Timur pada 2019 terdapat 4.550 pondok pesantren dengan 574.340 santri.
“Kita dapat bayangkan, hampir tiga bulan ini, sekian banyak pondok memulangkan santrinya. Tentu tak hanya berdampak pada pondok. Tapi juga pada banyak sektor yang ekonominya bergantung pada aktivitas pondok,” kata pria yang akrab disapa Mas Iin.
Untuk itulah lanjut Mas Iin, pihaknya akan mendorong pemerintah provinsi Jatim, Ibu Gubernur Khofifah khususnya. Untuk tidak ragu menerapkan new normal di pondok pesantren.
“Dan harus dibarengi dengan penerapan ketat protokol pencegahan Covid-19, berikut support anggaran untuk kebutuhan standarisasi infrastruktur penopangnya,” tambahnya.
Penerapan new normal, khususnya di pondok pesantren memang butuh perhatian khusus pemerintah. Mulai tahap pengembalian santri dari berbagai daerah, pemeriksaan massal, standarisasi sarana kesehatan dan ruang belajar, hingga pengalokasian anggaran khusus selama transisi new normal.
“Kami akan koordinasikan secara intens, dengan PWNU, PCNU, RMI, soal kesiapan dan kebutuhan pesantren di masa new normal diterapkan nanti. Kami juga akan dorong pemerintah provinsi juga daerah, mendukung penuh persiapan tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, new normal sebagai langkah yang dipilih pemerintah seyogyanya kita pahami secara bijak. New normal sama sekali tak berarti kita menyerah pada pandemi. Kelaziman baru ini justru menuntut kita untuk cepat beradaptasi. “Adaptasi adalah kunci kita menghadapi pandemi. Sebab itu, bersama kita harus mengawal penerapan new normal,” pungkas pria yang pernah menjadi Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo selama 2 periode itu. (st-12/cles)