(SIDOARJOterkini)- Desa Grabakan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Rabu 21 Maret 2018 menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Poempida Hidayatulloh.
Menurutnya Desa Grabakan ini sebelumnya di tahun 2017 telah menjadi juara 1 Nasional ‘Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan’. Dalam kunjunganya kali ini dirinya berkeinginan melihat dari dekat bagaimana program Jaminan Sosial tetap berjalan.
“Harapan kami ke depan system stabilitas program jaminan sosial BPJS Tenagakerja tetap berjalan di desa ini, jangan sampai ketika selesai lomba semangatnya kendor jadi kita tetap melakukan pembinaan dan memperluas lagi cakupan kawan-kawan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai),” ungkap mantan anggota DPR RI Komisi IX.
Dalam kunjunganya di Desa Grabakan, Poempida Hidayatulloh didampingi Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan Cotta Sembiring, Deputi Direktur wilayah Jawa Timur Dodo Suharto, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Ikeda Hendra Kusuma dan Camat Tulangan Abdul Wahid. Menyerahkan santunan perlindungan Jaminan Kematian kepada ahli waris Retnaning Tyas sebesar Rp 24 juta. Setelah sebelumnya peserta atas nama Rhino Arri Andhika warga RT 64 RW 10, Perumtas 3, meninggal bukan karena kecelakaan kerja.
Disela-sela kunjungan kerjanya di Desa Grabakan, Poempida Hidayatulloh dan rombongan meresmikan Gapura Ketenagakerjaan Dhyah Swasti K 20. Yang memiliki arti kesuksesan Desa Grabakan menjadi juara pertama tingkat Nasional karena pengeraknya adalah anak-anak muda karangtaruna berjumlah 20 orang.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi Desa Grabakan dengan tim anak mudanya bergerak dor to dor mensosialisasikan Jaminan Sosial ke masyarakat secara langsung. “Harapan kita kedepanya desa-desa di Kabupaten Sidoarjo akhirnya seluruhnya sadar seperti Grabakan. Tahun ini rencananya akan ada dua desa lagi kita proyeksi menjadi desa sadar BPJS Tenagakerjaan,” ujar Ikeda Hendra Kusuma.
Kini sebanyak 3000 ribu masyarakat Desa Grabakan sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program Bukan Penerima Upah (BPU).
“setelah saya pelajari BPJS Ketenagakerjaan ternyata sangat positif, lalu kita sosialisasi ke RT/ RW. Pola yang kita terapkan untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu kita terapkan jumpitan yang ada di tiap rumah warga yang di isi sukarela antara Rp 500 rupiah hingga ada yang menyumbang Rp 5 ribu rupiah. Jumpitan diambil tiap malam oleh petugas desa dan setiap malam terkumpul Rp 25 ribu,” pungkasPurnomo Kepala Desa Grabakan.
Untuk mencover masyarakat tidak mampu kini pihak desa tidak harus menunggu bantuan dari Pemerintah, cukup melalui tingkat RT/RW sudah meringankan beban masyarakat dengan pola Jumpitan dan hasilnya untuk melindungi masyrakat tidak mampu dengan mengikutkan jaminan sosial milik Pemerintah. (st-12)