(SIDOARJOterkini)- Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kabupaten Sidoarjo untuk memastikan setiap tahapan persiapan Pilkada berjalan dengan baik. Pelaksanaan Pilkada serentak yang berjalan secara demokratis dan transparan.
Rombongan dewan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo ini diterima oleh Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syifuddin, Forkopimda, Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak serta Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan, kunjungan kerja spesifik yang dilakukan di Kabupatem Sidoarjo ini untuk memastikan Pilkada yang akan digelar di kabupaten Sidoarjo akan berjalan lancar secara demokratis dan transparan.
“Kita ingin pastikan Pilkada yang akan digelar berjalan seauai tahapan yang sudah ditentukan,”ungkap Arif.
Ditambahkan Arif, pihaknya ingin tahu tahapan-tahapan Pilkada seperti jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu perkembangan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD) terkait anggaran pelaksanaan Pilkada. Dirinya ingin mengetahui apakah NPHD anggaran Pilkada dari Pemerintah Daerah kepada KPUD sudah dilaksanakan apa belum, termasuk kesiapan Pemerintah Daerah terkait pengamanan jalannya Pilkada nantinya juga menjadi perhatiannya.
“Intinya bahwa Komisi II DPR RI ingin memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak berjalan secara demokratis dan transparan tanpa ada gejolak,”ucapnya.
Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menjelaskan, masyarakat Sidoarjo yang sudah beberapa kali melewati Pilkada menurutnya sudah sangat dewasa dalam menyikapi dinamika politik. Hal ini terbukti beberapa kali pesta demokrasi yang digelar berjalan sukses. Bahkan riah riuh permasalahan yang terjadi diluar tidak merembet ke Sidoarjo.
“Kerjasama Forkopimda berjalan cukup baik sehingga setiap perhelatan politik di Sidoarjo relatif aman. Ditambah lagi masyarakat sudah sangat dewasa dalam berpolitik,”ungkap Nur Ahmad.
Terkait masalah anggaran Pilkada yang diberikan melalui NPHD kepada KPUD Sidoarjo lanjut Plt Bupati, Pemkab sudah memberikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada senilai Rp. 75,9 Milyar. Anggaran pelaksanaan Pilkada kepada Bawaslu juga telah diberikan.
“Prinsipnya Pemkab Sidoarjo beserta Forkopimda lainnya sangat mensupport pelaksanaan Pilkada agar berjalan lancar,”ujar Nur Ahmad.
Sementara itu Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak mengatakan anggaran penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun ini sudah beres. Bahkan anggaran tersebut sudah keluar dan sudah digunakan. Dari Rp. 45 Milyar menjadi Rp. 75,9 milyar. Tambahan anggaran tersebut dikarenakan adanya surat dari Kementerian Keuangan RI terkait tambahan honor Adhoc Pilkada.
Terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), M Iskak katakan proyeksinya mencapai 1.460.991 pemilih. Sedangkan proyeksi jumlah TPS sebanyak 2.988 titik dengan asumsi jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak 525 pemilih. Pihaknya terus melakukan pemutakhiran daftar pemilih dengan selalu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo.
“Sampai dengan hari ini tahapan pelaksanaan Pilkada masih belum ada masalah,”tandas Iskak. (cles)