(SIDOARJOterkini)- Forum Masyarakat Madani (FMM) hearing dengan Komisi D DPRD Sidoarjo, Jumat (16/10/2015). Salah satu yang menjadi bahasan adalah peran serta FMM mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Ketua FMM, Zubaida mengatakan FMM memiliki misi mulia utk membangun gerakan penurunan AKI -AKB di Sidoarjo. Sejak tahun 2013 FMM telah terbentuk, dan kini kiprahnya semakin kelihatan di masyarakat.
Zubaida mengaku jika program ini tadinya difasilitasi oleh EMAS (salah satu lembaga yg didanai oleh USAID). sayangnya kontrak pendampingan oleh EMAS (expanding maternal and neonatal survival) ini akan berakhir pada 2016. “Mengingat tujuan baik, pada sisi lain angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir masih tinggi. Untuk itu kami berkomitmen bersama semua anggota FMM yg merupakan konsorsium dari berbagai ormas ini akan tetap meneruskan FMM sebgai forum kepedulian penyelamatan AKI dan AKB,” paparnya.
Dalam hal ini, FMM berharap dukungan dari pemerintah daerah termasuk DPRD Sidoarjo. Dengan demikian forum ini dan juga program-program yg merupakan pendekatan EMAS bisa tetap berjalan dengan baik dan lebih berkontribusi dalam menekan AKI – AKB.
Hasyim, salah satu pengurus FMM mengatakan upaya preventif dari kematian Ibu maupun bayi adalah edukasi masyarakat. Salah satunya melalui pendampingan ibu hamil. Pendapingan kepada Ibu hamil selama ini telah berjalan yg dilakukan oleh MKIA (motivator kesehatan ibu dan anak).
Pendamping merupakan relawan yg bekerja secara sukarela. Mereka hanya dibantu sedikit transport dari beberapa sumber. Ada 8 kecamatan yg merupakan dibiayai oleh emas, yaitu kecamatan taman, krian, tarik, balongbendo, sukodono, wonoayu, sedati, waru. adapaun 10 kecamatan sisanya dibiayai oleh dinas kesehatan Sidoarjo.
Hasyim melanjutkan, selain itu ada inisiatif dari Puskesmas Kecamatan Taman, yang juga menambahkan MKIA sebanyak 45 orang untuk mendampingi khusus ibu hamil (bumil) resiko tinggi.
“Sayangnya, program ini nampaknya akan berakhir tahun ini. mengingat thn 2016 belum ada alokasinya. Sedangkan dukungan dari EMAS sudah tidak ada lagi,” ungkapnya.
Untuk itu, FMM berharap DPRD bisa memberi perhatian khusus agar jangan sampe pada 2016 nanti program yang bagus ini akan terhenti. “Gerakan penurunan AKI AKB harus menjadi tanggung jawab bersama. Mulai pusat hingga pada level RT. Nah bagi pemerintah daerah, yg bisa dilakukan adalah mengeluarkan PERDA,” tambah Ajeng, anggota FMM.
Ajeng menambahkan, percepatan penurunan AKI dan AKB kemudian ditingkat desa juga didorong utk mengeluarkan perdes. Dengan demikian, alokasi anggaran bisa diambilkan dr berbagai sumber secara maksimal.
Ketua Komisi D, Usman mengaku pihaknya akan menyuport sepenuhnya karena FMM program sangat bagus. “Kami juga akan memikirkan kelangsungan FMM pasca EMAS,” ujarnya.
Termasuk operasional kegiatannya, seperti MKIA yg selama ini sudah banyak mendampingi dan mengedukasi masyarakat khususnya Ibu Hamil. “Salah satu yang bisa dilakukan adalah sinergi dengan dinas kesehatan dan juga BPMPKB,” pinta Usman.
Wakil Ketua Komisi D dr. Wiyono menambahkan FMM Harus aktif untuk mengawal Musrenbangdes agar program programnya bisa masuk penganggaran desa.”Kedepan, anggaran banyak digelontorkan ke desa, jadi harus lebih aktif terlibat dalam forum tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Komisi berharap tidak ada lagi kasus meninggalnya Ibu melahirkan maupun bayi baru lahir hanya karena tidak mampu. Karena Sudah ada undang-undangnya, masyarakat kurang mampu wajib di layani oleh RS secara maksimal. “Kalau ada masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan bisa dilaporkan ke kami, dan akan kami tindaklanjuti,” jelas Wiyono.
Demikian pula diungkapkan anggota Komisi D, Mahmud Untung. Program FMM yang cukup bagus ini jangan sampai berhenti hanya karena tidak ada dana. “Adabanyak celah yang bisa dilakukan, termasuk menggandeng CSR,” jelasnya.
Dalam hearinf itu, Komisi D menyarankan agar FMM punya kantir sendiri. DPRD sedang mengupayakan agar bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah.
FMM juga diminta mencatatkan ke notaris agar legitimasinya forum diakui. Kemudian, FMM akan dikaitkan dengan SKPD terkait agar programnya bisa berjalan lancar.
Komisi D juga akan mendorong agar masing-masing desa memiliki PERDES Utk percepatan penurunan AKI AKB dan Dimasukkan menjadi agenda dalam APBDES. (st-12)