(SIDOARJOterkini) – Dhamroni Chudlori Wakil Ketua Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo menyoroti pembagian bantuan sosial di salah satu desa di Kecamatan Tulangan Sidoarjo. Menurutnya pembagian Bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19 cenderung bagi roto (bagi rata).
“Menurut hemat saya, pembagian sembako ini cendrung bagito, dan kurang tepat sasaran,”Kata Dhamroni Chudlori kepada SIDOARJOterkini.com, Selasa 5 Mei 2020.
Ia melanjutkan, data yang digunakan untuk pembagian sembako itu harus berbasis RT, karena mereka yang lebih tahu kondisi rill di lapangan, bukan malah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah lama tidak dilakukan pembaharuan.
“Menurut hemat saya data yang masuk ke Dinsos harus berbasis RT karena mereka yang lebih tahu kondisi riil di lapangan siapa yg lebih layak menerima bansos ini. Jangan sampai terjadi doble bantuan, baik dari propinsi atau pusat. Kasihan masyarakat yang benar-benar membutuhkan,”Jelas Dhamroni dari Fraksi PKB tersebut.
Untuk mensinkronkan data penerima bantuan di desa, Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo berencana untuk mengundang pendamping PKH untuk mengkolaborasikan data masyarakat tidak mampu yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
“Kami memang berencana untuk memanggil pendamping PKH. Sekaligus nanti juga untuk membahas skema pemberian Bansos yang langsung diantarkan ke rumah warga penerima PKH dan BPNT, termasuk labelisas penerima program jaring pengaman sosial,”jelasnya.
Selain itu Politisi asal Kecamatan Tulangan itu menilai jika bantuan tersebut diserahkan di Balai Desa maka akan membuat antrian, padahal pemerintah sedang gencar melakukan sosialisasi Phsyical Distancing untuk memutus sebaran covid-19.
“Kedepan kami minta bansos harus di antarkan kerumah Warga langsung, agar kebijakan PSBB dan Psyical Distancing benar-benar terlaksana dengan maksimal,”ujarnya.(pung/cles)