Cabup H. Utsman Ihsan berbaur dengan warga Desa Tropodo saat peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 70 yang digelar di desa itu.
(WARUterkini)- Panwaskab dan KPU Sidoarjo jangan takut teror dari pasangan calon (paslon) terkait adanya dugaan ijazah palsu. Pasalnya, jika hal itu benar sudah menjadi tanggungjawab pengawas dan penyelenggara pemilu.
KPU Sidoarjo dan Panwaslu Kab. Sidoarjo harus tetap bekerja secara profesional dan sesuai tupoksinya sebagai penyelenggara Pilkada 2015. “Jangan sampai kendur dalam menghadapi tekanan maupun ancaman dalam menegakkan persyaratan yang harus dilengkapi paslon,” ujar bacabup H. Utsman Ihsan, disela-sela menghadiri Peringatan HUT Kemerdekaan RI di Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Minggu (23/8/2015).
Hal ini ditegaskan Utsman Ihsan dalam menyikapi akhir-akhir ini diakui adanya dugaan teror pasca validasi persyaratan paslon. Utsman menilai selama ini yang sudah dilakukan oleh KPU dan Panwas, sudah sesuai sengan tugasnya.
”Karena sudah bekerja secara profesional, ya kita aplaus apa yang sudah dilakukan oleh kedua instansi penyelenggara pemilu itu,” ujar cabup Sidoarjo yang diusung Partai Gerindra dan PKS tersebut.
Bacawabup Tan Mei Hwa saat berpodato di hapadan peserta jalan sehat di Desa Tropodo, Kecamatan Waru.
Utsman yang berpasangan dengan Bacawabup Tan Mei Hwa ino juga menyayangkan adanya dugaan teror terhadap instansi penyelenggara pemilu dalam soal validasi ijazah paslon. Ia mendukung instansi Panwaskab yang pernah mengaku mendapat teror, yang mendapat teror atau ancaman, menempuh jalur hukum.
”Kalau teror itu benar didapat oleh penyelenggara pemilu (Panwaskab red,) yang juga termasuk pejabat negara, harus disikapi dan dilaporkan kepada pihak berwajib. Saya mendukung, silakan kalau ada teror, dilaporkan, biar diketahui siapa yang meneror,” tutur pria yang juga deklarator PKB Sidoarjo tersebut.
Utsman juga tidak sependapat dengan adanya rencana mundur dari salah satu anggota Panwaskab karena merasa mendapat teror antau ancaman.
Panwaskab harus tetap maju meski ada teror. Jika sudah melakukan tugasnya sesuai aturan, harus didukung instansi penyelenggara pemilu tersebut. (st-13)