SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Politik & Pemerintahan

Tokoh Masyarakat Waru dan Pemkab Bahas Penanganan Banjir di Unsuri

img_20161109_103924

(WARUterkini)- Tokoh masyarakat (tomas) Waru bersama Pemkab Sidoarjo, dan elemen masyarakat dari berbagai organisasi peduli Kali Buntung, duduk bareng berdiskusi di Gedung Rektorat Unsuri Waru Rabu (9/11/2016). Dengan diskusi ini diharapkan ada solusi dalam penanganan banjir di Waru.

Hadir dalam diskusi itu, Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Saifuddin, Kadin PU Pengairan H. Fathurrahman, Kepala Bappekab Ir. Sulaksono, Abdillah Nasich dari Komisi C DPRD Sidoarjo. Kemudian para Kades se Kecamatan Waru, tamu undangan lainnya dan para korban terdampak banjir.

Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Saifuddin mengatakan permasalah Avour Buntung yang sering meluap dan mengakibatkan banjir, perlu ditangani dalam tiga program jangka panjang, menengah dan pendek.
“Untuk penanganan jangka menengah, tahun 2017, penanganan banjir disediakan anggaran sebesar Rp 20 miliar,” ujarnya.

Wakil bupati asli Waru ini juga meminta normalisasi Avour Buntung, harus dikerjakan secara profesional. Mulai pengerukan dan kedalaman normalisasi harus di jalankan secara baik.

BACA JUGA :  Masyarakat Keluhkan Sulitnya Urus Perpajakan di BPPD Sidoarjo, Ada Apa?

Bukan hanya itu, wabup yang akrab disapa Cak Nur ini Nur Ahmad tidak mengharapkan Kali Buntung dikeruk dengan memperhatikan kedalamannya. “Sungai Buntung harus dikeruk sesuai spesifikasi jangan sembarangan,” pintanya.

Untuk penanganan jangka pendek Avour Buntung, penanganan saluran yang ada, harus bisa berfungsi secara normal dan membuat resapan. Termasuk tidak kalah penting, menjaga lingkungan dan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai juga harus terus di sosialisasikan.

Dalam kesempatan itu, Cak Nur kembali menegaskan masyarakat harus meningkatkan kesadaran tidak membuang sampah di sungai. Dan untuk penanganan jangka panjang, Pemkab Sidoarjo sudah mengajukan anggaran ke pusat dalam penanganan banjir, yakni membuat dam atau pintu di tiga titik. Yakni di Waru, Sidokare kawasan tengah Sidoarjo dan kawasan Sidoarjo bagian selatan.

BACA JUGA :  Babinsa Koramil 0816/06 Tanggulangin Hadiri Musdes Penatarsewu

Dalam penanganan banjir, mantan anggota DPRD Sidoarjo tiga periode berturut-turut itu mengaky harus melibatkan banyak pihak terkait. Mulai PU Pengairan, PU Bina Marga dan SKPD serta instansi lainnya. “Saya juga masyarakat Waru, dan tidak berkeinginan banjir ini menjadi momok atau kesedihan masyarakat kala musim hujan tiba,” tegasnya.

Kepala Desa Janti M. Irsyad meminta penanganan banjir di Waru harus disikapi secara serius. Penanganan jangka pendek, menengah dan panjang, harus dikongkritkan oleh Pemkab Sidoarjo.

Pihak desa, lanjut Irsyad juga akan mendukung pemerintah, termasuk mensosialisasikan jangan buang sampah di sungai. Dia juga meminta untuk program normalisasi Avour Buntung, kontraktor yang mengerjakan harus bekerja sesuai spesikasi yang telah ditentukan dinas terkait.

Jangan sampai dalam normalisasi, prakteknya seperti membuat jus. Dikeruk sebagian untuk menghilangkan kedangakalan sungai serta diaduk. “Normalisasi harus benar, jangan sampai cuma diaduk2 saja. Harus ada volume lumpur yang diangkat dan dibuang jauh dari sungai,” pinta Irsyad.

BACA JUGA :  Persiapan Jembatan Bailey di Kedungpeluk Semakin Matang, Warga Desa Lega

Dalam diskusi ini, banyak juga usulan dari kepala desa dan masyarakat korban banjir rutin di Waru soal adanya penyediaan pompa, plensengan bibir sungai antispasi Avour Buntung meluap dan lain sebagainya.

Kepala Bappekab Sidoarjo Ir. Sulaksono menjelaskan penanganan jangka pendek, harus dilakukan normalisasi saluran yang menuju Avour Buntung. Banyak saluran yang buntu harus dinormalisasi. “Untuk penanganannya juga harus ‘nyuwun sewu’ melibatkan pemilik wilayah. Program pemerintah harus dibarengi dengan dukungan masyarakat,” jelas Sulaksono.

Sementara Kadin PU Pengairan H. Fathurrahman menegaskan, dalam penangan banjir, selain normalisasi, pihaknya terus bersosialisasi soal tidak membuang sampah dan akan melakukan penertiban bangunan liar (bangli). “Dan penanganan banjir ini harus di dukung masyarakat,” katanya. (st-12)