(SIDOARJOterkini) – Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat kordinasi dengan semua pihak terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Rapat tersebut melibatkan Dinas Sosial, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pendamping PKH dan dari perwakilan BNI serta dari Bulog.
Rapat kordinasi ini untuk membahas terkait adanya dugaan agen BNI sebagai penyalur bansos yang nakal.
“Pada prinsipnya kami sepakat, agen yang nakal semuanya harus dikembalikan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” Kata Tirto Adi Kepala Dinas Sosial Sidoarjo saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Rabu 6 Januari 2021.
Terkait Didik Agen BNI di Kecamatan Prambon, Tirto menjelaskan bahwa ijin penyaluran BPNT sudah ditangguhkan. Tapi agen reguler bansos non BPNT masih tetap berjalan.
“Agen yang nakal-nakal itu sudah kami lakukan teguran sesuai dengan mekanisme yang ada, misalkan diberikan surat peringatan dan lainnya,” ucapnya.
Sementara, Dhamroni Chudlori Ketus Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menegaskan bahwa, adanya oknum pendamping PKH yang sambil menjadi agen harus dibuktikan. Dan di proses sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Harus di cari itu, siapapun oknum pendamping yang juga jadi agen harus di tindak dengan tegas. Siapapun itu, jangan sampai ada tebang pilih,” pungkasnya.(pung/cles)