(SIDOARJOterkini)- Dinas PU Pengairan berkoordinasi dengan Komisi C DPRD Sidoarjo. Dinas ini akan menertibkan bangunan liar (bangli) yang berdiri di bibir sungai.
Keberadaan bangunan itu mengganggu normalisasi sungai yang dilakukan Dinas PU Pengairan. Bangunan liar itu bahkan dibangun secara permanen oleh penghuninya dan sudah bertahun-tahun tak terusik. ” Setidaknya ada 17 bangli yang mengganggu normalisasi sungai,” ujar Kepala Dinas PU Pengairan Sidoarjo, Fatkhurrahman.
Beberapa kawasan bangli yang menjadi sorotan Dinas PU Pengairan di antaranya, di wayah sungai Sidokepung, Siwalanpanji Buduran, Jumputrejo, Simoketawang Sukodono, Sidokare Sidoarjo, Sepande Candi, Bringinbendo Taman, Avour Buntung, Kedungrejo, Wadungasri Waru dan Pranti Sedati. Selain itu, jika masih ada bangli lain yang mengganggu normalisasi juga akan ditertibkan.
Dinas PU Pengairan akan melakukan sosialisasi dahulu kepada pemilik bangli agar menertibkan bangunannya sendiri. “Jika tidak, kami bersama intansi terkait akan bertindak tegas,” tambah Fatkhurrahman.
Mantan Camat Waru ini mengaku pihaknya akan melakukan pendekatan persuasif terlebih dulu. Diharapkan dengan sosialisasi itu pembersihan bangli bisa berjalan tertib.
Sebelum penertiban, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Satpol PP, kecamatan dan desa serta tim pengawan bangunan Dinas PU Cipta Karya Pemkab Sidoarjo. Koordinasi dilakukan agar dalam sosialisasi serta penertiban dilakukan dengan lancar. “Tidak ada ceritanya bangunan dibibir sungai menjadi hak milik,” tegas Fatkhurrahman.
Selama ini, keberadaan bangli tersebut menghambat kerja dari normalisasi sungai. Bangli berada di samping sungai dan berdiri di atas plengsengan sungai yang juga bisa membahayakan penghuninya.
Keberadaan bangli itu juga menyebabkan banjir yang terjadi di sejumlah kawasan. Petugas kesulitan untuk melakukan normalisasi karena menghambat alat kerja maupun petugasnya. “Kami juga kebingunan dengan maraknya pembangunan bangli,” paparnya.
Kenapa penertiban bangli baru dilakukan sekarang?, Fatkhurrahman mengaku sebenarnya jauh hari sebelumnya pihaknya sudah menghimbau agar warga tidak membangun diatas sempadan sungai. Namun, mereka beralasan tidak punya lahan lagi.(st-12)