(SIDOARJOterkini)- Pemkab Sidoarjo sebenarnya siap jika diminta sharing
anggaran terkait pengelolaan perlintasan Kereta Api (KA) yang ada di
wilayah Sidoarjo. Hal ini demi keselamatan pengendara yang melintas,
sebab selama ini perlintasan KA, terutama yang tidak berpalang banyak
memakan korban jiwa.
Sehari sebelum kecelakaan di perlintasan KA, Desa Gilang, Kecamatan
Taman, Komisi C DPRD Sidoarjo berangkat ke Jakarta menemui Dirjen
Perkeretaapian. Tujuannya tidak lain ingin berkoordinasi terkait
kondisi perlintasan KA yang ada di Sidoarjo.
Ketua Komisi C, Ahmad Amir Aslichin mengatakan selama ini Pemkab
Sidoarjo sebenarnya peduli terhadap perlintasan KA. Hal ini karena
berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama keamanan
dalam berkendara saat melintas di rel KA.
Tujuan ke dirjen perkeretaapian, lanjut Ahmad amir Aslichin tak lain
ingin berkoordinasi terkait pengelolaan perlintasan rel KA. Salah
satunya, pelebaran jalan yang ada di perlintasan KA, karena kalau
memperlebar jalan di perlintasan KA, harus ada ijin dari dirjen
perkeretaapian. “Kami juga bertemu Komisi V DPR RI, agar difasilitasi
terkait pemanfaatan perlintasan rel KA di wilayah Sidoarjo,” ujar
politisi PKB tersebut.
Saat ke dirjen perkeretaapian, rombongan Komisi C sebenarnya kecewa
karena hanya ditemui oleh staf setingkat kepala bidang. Apa yang
menjadi keinginan dari Pemkab Sidoarjo, terkait pengelolaan
perlintasan KA, terutama yang tidak berpalang, akan disampaikan.
Termasuk pengajuan terkait pembukaan lahan di perlintasan KA untuk
pelebaran jalan. “Kami sebenarnya kecewa, karena tidak langsung
mendapat jawaban dari dirjen perkeretaapian,” keluh anggota Komisi C
DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto.
Tarkit mengaku, selama ini sulit untuk berkoordinasi dengan dirjen
perkeretaapin maupun PT KAI. Dia mencontohkan, untuk pemanfaatan lahan
perlintasan KA di Krian, dari Pemkab Sidoarjo sudah mengajukan ijin,
namun sampai sekarang belum ada kepastian.
Bahkan, pengajuan pembukaan pagar perlintasan KA Krian untuk jalan itu
sudah diajukan beberapa tahun lalu. “Kami akui sulit berkoordinasi
dengan pihak kereta api. Sebenarnya Pemkab Sidoarjo siap untuk sharing
anggaran dalam pengelolaan perlintasan KA yang ada di Sidoarjo,”
tandas Tarkit.
Politisi PDIP tersebut menjelaskan, banyak perlintasan KA di Sidoarjo
yang tidak ada palang pintunya, termasuk juga tidak ada penjaganya.
Hal itu harus dicarikan solusi.
Tentunya Pemkab Sidoarjo siap dalam
hal penanganan itu jika memang diperlukan. Sebab, hal itu untuk
keamanan dan kenyamanan pengendara.
Jika tidak ada perubahan terkait pengelolaan perlintasan KA, pihaknya
khawatir akan semakin banyak korban jiwa. “Harus ada solusi,
bagaimanapun juga perlintasan KA itu harus dijaga dan diberi palang,”
pungkas Tarkit. (st-12)