BUDURAN – Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur II terus melakukan inklusi kesadaran pajak. Usai melakukan pendekatan kesadaran pajak di Universitas, Kamis (16/11), kini inklusi kesadaran pajak diberikan kepada para siswa dan guru di aula SMK I Buduran, Sidoarjo, Selasa (21/11/2017).
Dalam inklusi kesadaran pajak tersebut, hadir yaitu kepala sekolah dan para guru dari tiga sekolah. Antara lain, SMKN 1 Buduran, SMKN 1 Sidoarjo dan SMK Antartika 2 serta ratusan siswa. “Inklusi kesadaran pajak ini kami bagi dua. Sesi pertama yaitu guru dan sesi kedua yakni para peserta didik,” ucap Kepala Bidang P2 humas Kanwil DJP Jatim II Dr. Nyoman Ayu Ningsih, SE.MM.
Kenapa sasarannya kali ini para guru, karena guru memiliki figur “digugu lan ditiru” atau orang yang dipercaya dan diikuti. Nah maka dari itu, ia percaya inklunsi yang sudah diberikan dapat diajarkan kepada peserta didik dan masyarakat luas. “Diharapkan para guru bisa mendidik peserta didiknya atas kesadaran wajib pajak,” terangnya.
Ia menambahkan materi perpajakan akan disisipkan dalam mata pelajaran yg sudah ada, seperti pelajaran agama, pancasila, kewarganegaraan. Sehingga tidak menambah kurikulum baru.
Terkait metodenya, para guru bisa menggunakan metodenya sendiri atau menggunakan metode yang sudah ada yang bisa diakses melalui link http://edukasi.pajak.go.id, dan link tersebut bisa disebar luaskan kepada peserta didik maupun lingkungannya. Sehingga nantinya bayar pajak diharapkan dapat tertanam dan menjadi motto para peserta didik.
“Sasarannya yaitu kesadaran terhadap anak didiknya untuk kesadaran pajak. Kalau sekarang mereka punya motto malu kalau datang terlambat dan suatu saat kami berharap mereka juga mempunyai motto malu kalau tidak bayar pajak,” terangnya.
Masih kata Wanita yang pernah mendapat penghargaan sebagai Kepala KPP terbaik di tahun 2014 saat menjabat Kepala KPP Pratama Metro, apabila masyarakat sadar hak dan kewajiban membayar pajak, maka angka pajak semakin meningkat dan negara mempunyai dana untuk pembangunan. “Kalau sudah meningkat, maka pembangunan tidak tergantung kepada negara lain,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Buduran Dra. Agustina, M.Pd sangat mengapresiasi inklusi kesadaran pajak tersebut. Karena, dengan adanya inklusi kesadaran pajak tersebut bisa menambah wawasan materi tentang perpajakan yang sudah ada dalam mata pelajaran.
“Kami sangat senang karena inklusi ini bisa menjadikan kami para guru dapat mengintregasikan ke dalam pelajaran supaya anak didik bisa mempelajari dan memahami tentang pajak sehingga mereka tahu menjadi warga negara yang baik,” ucap Agustina.(alf)