SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Politik & Pemerintahan

Sudah Dapat Japung, Pegawai DPPKA Masih Dianggarkan TPP Rp 3,5 M

Sekretari FPKS-Nasdem DPRD Sidoarjo Ali Masykuri
Sekretari FPKS-Nasdem DPRD Sidoarjo Ali Masykuri

(SIDOARJOterkini)-Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) disoal. Pasalnya, anggaran yang diajukan terlalu besar mencapai Rp 3,5 miliar.

DPPKA mengajukan anggaran untuk TPP sebesar Rp 3,5 miliar dalam RAPBD 2015 dengan dalih disesuaikan dengan beban kerja. Padahal, selama ini pegawai DPPKS sudah mendapat insentif pemungutan pajak daerah.

Fraksi PKS-Nasdem DPRD Sidoarjo menyoal besarnya anggaran untuk TPP tersebut karena dinilai terlalu berlebihan. “Salah satu yang kami soroti adalah TPP di DPPKA,” ujar Sekretaris FPKS-Nasdem, Ali Masykuri.

BACA JUGA :  Pemkab Sidoarjo Kembali Buka Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Tinggi dan Keagamaan Kuota 2.000 Penerima

DPPKA sudah ada insentif pemungutan pajak daerah, tapi masih dianggarkan dana untuk TPP yang nilainya cukup besar. Hal inilah yang membuat anggota dewan dari PKS-Nasdem kaget dan perlu menanyakan.

Mulyono, juru bicara Fraksi PKS-Nasdem dalam pandangan umum Fraksi terkait nota APBD 2015 mengatakan, kenapa Fraksi PKS-Nasdem menyoal anggaran TPP tersebut?, tak lain dikhawatirkan terjadi kecemburuan pegawai SKPD lain. Sebab, pegawai di SKPD lain tunjangan tambahan penghasilannya kecil.

BACA JUGA :  Polisi Ringkus Dua Pengedar Sabu Di Kamar Kos Kawasan Gedangan

Untuk mengantisipasi kecemburuan pegawai dan dikhawatirkan menurunkan semangat kerja pegawai di instansi lainnya, lanjut Mulyono, TPP Di DPPKA perlu dipertimbangkan. Sebab, pegawai di dinas lain akan melihat jika pegawai di DPPKA makmur karena banyaknya insentif. “Jangan sampai terjadi ketimpangan pendapatan dengan pegawai di dinas lainnya,” harapnya.

BACA JUGA :  Pengenalan PSIAP dan Dukung ZI-WBBM, Kanwil DJP Jawa Timur II Adakan Media Gathering

Selama ini, jika ditempatkan di DPPKA identik dengan lahan basah. Karena pegawai biasa bisa mendapatkan intensif pemungutan pajak. Oleh karena itu, ketika ada mutasi pegawai banyak yang mengincar posisi di dinas pengelola keuangan tersebut. “Jika ditempatkan di DPPKA banyak pegawai yang senang, karena ada insentif pemungutan pajaknya,” ujar salah satu pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang enggan disebut namanya. (st-12)

 

Berita Terkait

Musda ke IV, DPD PKS Sidoarjo Kirim 15 Kandidat Ketua

redaksi sidoarjo terkini

Fraksi PKS-Nasdem Paling Tajam Soroti RAPBD 2015