Penulis : Popy Anjelina
Prodi Administrasi Publik (Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)
Apa kalian pernah mendengar kata Reformasi Birokrasi? Apa sih Reformasi Birokrasi itu? Kalian tentunya tidak asing bukan mendengar kata Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi yakni proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan trobosan baru dengan langkah –langkah yang bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, berubah paradigma dan dengan upaya yang luar biasa atau bisa juga disebut (New Public Management).
Sejak kapan Reformasi Birokrasi dimulai? Awal Reformasi birokrasi sejak 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025. GDRB ini lalu dibuatkan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 fase ke-1, Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 fase ke-2. Pada 2020, Reformasi Birokrasi akan masuk fase ke-3, yaitu sejak 2020-2024. Fase ke-1 dibawah kepemimpinan Presiden SBY serta fase ke-2 dan ke-3 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Tujuan Reformasi Birokrasi sesuai GDRB 2010 – 2025 yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan mengejar visi Reformasi Birokrasi “Terwujudnya pemerintahan kelas dunia”.
Dalam rangka menjalankan program Reformasi Birokrasi pada kedua fase yang sudah berjalan telah ditetapkan delapan area perubahan yaitu mentalitas ASN, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, peraturan perundangan, dan pelayanan public. Reformasi pertama dan kedua rupanya menyisakan banyak ‘pekerjaan rumah’ yang harus diselesaikan dengan cepat dan tuntas oleh Joko Widodo.
Apa tantangan yang dihadapi Indonesia dan juga berbagai pemerintahan di dunia pada masa yang akan datang? Sebuah buku yang berjudul Government in 2071;Guidebook (2018), pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia dihadapkan pada era perkembangan teknologi yang canggih (artificial intelligence).
Indonesia sendiri harus mempersiapkan bekal yang matang untuk mengantisipasi era keterbukaan antar negara yang semakin luas, yang berujung pada kemampuan untuk bersaing dalam rangka menarik calon investor yang kredibel. Indonesia mengalami berubahan iklim (climate change) yang sangat signifikan, bahkan sudah berdampak pada sejumlah kota bersarnya seperti Jakarta.
Semakin bertambahnya tahun, Indonesia akan menghadapi warga dunia yang semakin tinggi mobilitasnya, demikian pula pada pertambahan penduduknya yang signifikan. Untuk itu, dibutuhkan birokrasi yang berkualitas tinggi, yang ditunjang profesionalisme, ketangguhan, produktivitas, dan integritas yang prima.
Bagaimana dengan strategi Reformasi Birokrasi yang harus disiapkan untuk masa reformasi ke-3? Pertama, sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi dalam GDRB 2010-2015 yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) maka dari itu pemerintah harus melakukan berbagai hal untuk merubah pola pikir melalui manajemen perubahan (change management). Birokrasi Indonesia selama ini masih bergerak dengan paradigma lama yang disebut dengan paradigm lama administrasi public (old public administration).
Paradigma yang baru ini mengubah orientasi cara bekerja dengan aoa yang disebut sebagai network government, collaborative governance. Pemerintah sudah tidak dapat bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah public sendirian.
Pemerintahan dapat mengurangi delapan area perubahan yang ada agar Reformasi Birokrasi menjadi lebih focus dan mempunyai prioritas. Karena target penyampaian pada 2019 (reformasi fase kedua) ialah performance bureaucracy (birokrasi yang berorientasi pada kinerja), pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan ialah area perubahan yang akan mendorong terwujudnya target birokrasi yang berorientasi pada kinerja.
Aspek terpenting dalam program Reformasi Birokrasi yakni soal system penanganan program ini. Karena sejauh ini yang bertanggung jawab dan beban untuk menjalankan Reformasi Birokrasi tampaknya hanya ada pada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro).
Pemerintah harus mendesain tanggung jawab masalah beban dan tanggung jawab pelaksanaan kepada berbagai kementrian dan kelembagaan yang relevan serta menjadi kunci keberhasilan program Reformasi Birokrasi. Seperti, untuk semua area perubahan yang berkaitan dengan daerah haruslah mengikutsertakan Kementrian Dalam Negeri.
Keikutsertaan berbagai kelembagaan tersebut tidak sekedar berkoordinasi, tetapi juga diberi tanggung jawab dalam hal-hal yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Melalui kejelasan diatas paradigmaruang lingkup dan target yang wajar serta manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik, program Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik.