SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Pendidikan & Kesehatan Politik & Pemerintahan

Skema Pembelajaran di Sekolah Masih Menunggu Perkembangan Penyebaran Covid-19

 

Dhamroni Chudlori Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo

(SIDOARJOterkini) – Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo guna membahas persiapan sekolah menghadapi tahun ajaran baru.

Dhamroni Chudlori Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo menjelaskan kebijakan masuk sekolah di tahun ajaran baru harus dipertimbangkan dengan matang, agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran covid-19. Pihaknya mencontohkan, orang dewasa saja sulit mentaati protokol kesehatan apalagi anak- anak di sekolah.

BACA JUGA :  Gelar Sosialisasi, BPPD Ajak PWI Sidoarjo Berkolaborasi Tingkatkan Kesadaran Bayar Pajak

“Alhamdulillah tadi Dikbud akan mempertimbangkan betul skema apa yang akan digunakan di sekolah, sambil lalu melihat kondisi tren penyebaran wabah corona di sidoarjo,” kata Dhamroni Chudlori saat ditemui di Kantor DPRD Sidoarjo, Kamis 04 Juni 2020.

Selain itu, Pihak sekolah juga diminta menyiapkan sarana prasarana, seperti masker, hadsanitizier atau tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Nanti juga akan ada pengurangan jam mata pelajaran, dari yang seblumnya 45 menit setiap mata pelaran, kemungkinan akan menjadi 15-30 menit saja.

BACA JUGA :  Buka Raker II Tahun 2023, Ketua DPRD Minta PWI Sidoarjo Jadi Mitra Strategis

“Kalau secara aturan, masuknya kan mulai 13 Juni. Tapi ini masih kondisional, tergantung kondisi penyebaran virus corona. Karena ini sangat riskan sekali. Sekarang ini yang harus dilakukan adalah penyelamat anak didik kita, jangan sampai terpapar covid-19” jelas politisi asal tulangan itu.

BACA JUGA :  ACT Bergerak Masif Galang Dukungan Lintas Generasi untuk Kemenangan Prabowo-Gibran

Dhamroni menambahkan Komisi D juga meminta kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana hibah bansos kepada calon anak didik yang kurang mampu, karena dalam kondisi pandemi covid-19 sudah membuat perekonomian masyarakat hancur.

“Tadi kami juga minta untuk siswa yang kurang mampu untuk ditanggung pemerintah terkait biaya personalnya, seperti seragam, tas dan alat tulis menulis,” jelasnya.(pung/cles)