SIDOARJOterkini – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada Selasa (18/11), Sidoarjo dianugerahi Bhumandala Kanaka (Emas) untuk kategori Pemerintah Kabupaten atas inovasi pemetaan digital yang dikembangkan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Ph.D, kepada Bupati Sidoarjo Subandi, S.H., M.Kn., di Auditorium Sukarman, Lantai 2 Perpustakaan Nasional RI.
Inovasi yang mengantarkan Sidoarjo meraih penghargaan ini adalah E-Kenda (Elektronik Kendali Daerah), sebuah sistem peta digital yang memetakan lokasi seluruh paket pekerjaan fisik. Melalui sistem ini, pengendalian pembangunan dapat dilakukan secara transparan, terukur, dan real time.
E-Kenda memungkinkan monitoring proyek secara digital, mempermudah verifikasi lapangan, serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran pembangunan. Sistem ini diinisiasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Sidoarjo bekerja sama dengan BIG, dengan desain yang menekankan integrasi data proyek dan kemudahan akses bagi seluruh pemangku kepentingan.
Bupati Subandi menyampaikan rasa syukur sekaligus bangga atas penghargaan yang diraih.
“Penghargaan Bhumandala Kanaka ini bukan hanya milik pemerintah, melainkan milik seluruh masyarakat Sidoarjo. E-Kenda lahir dari kebutuhan nyata memperbaiki tata kelola pembangunan agar setiap anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya cepat dirasakan warga,” ujar Subandi.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong inovasi berbasis digital sebagai fondasi pelayanan publik masa depan.
“Kami akan terus mengembangkan E-Kenda dan memperluas fungsinya, mulai dari monitoring fisik hingga integrasi data perencanaan dan aspirasi masyarakat. Teknologi harus menjadi alat memperkuat partisipasi publik dan menegakkan transparansi,” jelasnya.
Penghargaan ini menegaskan posisi Sidoarjo sebagai daerah yang adaptif dalam transformasi digital pemerintahan. Dengan sistem pemantauan proyek yang lebih terbuka, risiko keterlambatan, pembengkakan biaya, dan ketidakjelasan lokasi proyek dapat ditekan.
Subandi berharap ke depan masyarakat dapat lebih mudah mengawasi pembangunan serta terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi melalui platform digital tersebut.(cles)