SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Politik & Pemerintahan

Seminar Penguatan Demokrasi Pancasila, Sungkono Undang Guru Besar

(TANGGULANGINterkini)- Demokrasi di Indonesia ini adalah pilihan. Namun, Indonesia perlu belajar lagi ke negara lain untuk menyempurnakan demokrasi yang saat ini sudah dijalankan.

Hal ini diungkapkan anggota MPR RI dari Fraksi PAN, H. Sungkono dalam Seminar Anggota MPR RI bertema Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila, di Tanggulangin, Minggu (18/10/2015). Selain Sungkono, juga ada Prof Dr Prasetijo Rijadi Guru Besar Ubhara yang juga pakar filsafat dan hukum.

Sungkono melihat, demokrasi di Indonesia belum baik. Dia mencontohkan dalam Pilkada, masih ada yang dinodai. Penerapan demokrasi yang ada cenderung kebablasan, dan berdasarkan kepentingan tertentu yang dipaksakan.

Dengan adanya seminar ini, Sungkono berharap agar peserta bisa lebih memahami demokrasi. Meskipun, diakui saat ini demokrasi yang diterapkan masih perlu banyak penyempurnaan. “Demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik, namun pelaksanaannya saja yang belum baik,” ujar anggota DPR RI asal Tanggulangin ini.

BACA JUGA :  LIB Resmi Undur Laga Deltras FC Lawan Gresik United di GOR Delta Sidoarjo

Sementara itu, Prof Prasetijo menjelaskan undang-undang yang disahkan negara itu belum bernilai baik. Termasuk dengan demokrasi pancasila, ada pada sila ke 4.

Namun, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi liberal. Bukan berdasarkan pada musyawarah mufakat, tapi voting.

Banyak undang-undang yang tidak ada manfaatkan. Prof Prasetijo mencontohkan, menghidupkan lampu motor siang hari itu itu tidak ada teori hukumnya. “Apa manfaat menyalakan lampu motor siang hari, itu tidak ada. Tapi karena dibuat aturannya harus diikuti,” ujarnya.

Kalau bicara demokrasi pancasila, berlaku dibawah tahun 1998. Namun, setelah itu banyak faham asing yang diterapkan di Indonesia.

BACA JUGA :  Pengendara Motor Tabrak Pohon di Jalan Gilang Taman, Dua orang Tewas

Kebebasan berbicara dan pendapat, banyak juga segi negatifnya. Sehingga banyak orang yang tidak mengerti esensi dan faktanya asal bicara.

Prasetijo menjelaskan, harusnya demokrasi pancasila itu perwakilan. Artinya, kepala negara, kepala daerah dipilih oleh DPR yang dipilih oleh rakyat.

Namun, kenyataannya saat ini demokrasi kita sudah bergeser ke demokrasi liberal. Bukan berdasarkan pada musyawarah mufakat, tapi voting.

Banyak undang-undang yang tidak ada manfaatkan. Prof Prasetijo mencontohkan, menghidupkan lampu motor siang hari itu itu tidak ada teori hukumnya. “Apa manfaat menyalakan lampu motor siang hari, itu tidak ada. Tapi karena dibuat aturannya harus diikuti,” ujarnya.

Kalau bicara demokrasi pancasila, berlaku dibawah tahun 1998. Namun, setelah itu banyak faham asing yang diterapkan di Indonesia.

BACA JUGA :  Wabup H. Subandi Sidak RTLH Warga Desa Cangkring Krembung

Kebebasan berbicara dan pendapat, banyak juga segi negatifnya. Sehingga banyak orang yang tidak mengerti esensi dan faktanya asal bicara.

Prasetijo menjelaskan, harusnya demokrasi pancasila itu perwakilan. Artinya, kepala negara, kepala daerah dipilih oleh DPR yang dipilih oleh rakyat.

Namun, kenyataannya saat ini demokrasi kita sudah bergeser ke demokrasi liberal. “Saya lebih sepakat kalau demokrasi pancasila, dalam memilih kepala pemerintahan melalui dewan,” tandas Prasetijo.

Dalam seminar anggota MPR RI penguatan sistem demokrasi pancasila, dihadiri sekitar 150 undangan. Selain itu juga dihadiri beberapa anggota DPRD Sidoarjo dari PAN. Diantaranya, Bangun Winarso, Khulaim Junaidi dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Emir Firdaus.(st-12)