Salah satu ruas jalan untuk frontage road di depan monumen pesawat Aloha sudah dicor.
SIDOARJOterkini- Pembangunan frontage road (FR) mulai Waru-Buduran hingga kini belum tuntas. Komisi C DPRD Sidoarjo berharap proyek yang dapat mengurangi kemacetan tersebut bisa segera diselesaikan oleh Pemkab Sidoarjo.
Apalagi, proyek jalan sepanjang 9,2 kilometer itu juga telah direncanakan sejak lama. Harapannya, Pemkab Sidoarjo melalui Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) terus menggonjot kinerjanya agar proyek itu bisa segera terealisasi.
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Suyarno mengatakan, FR sangat ditunggu masyarakat. Tingkat volume kendaraan yang tinggi mengharuskan ada alternatif jalan baru. Salah satunya FR.
“Akses jalan dari Waru sampai Buduran sangat padat karena itu harus segera direalisasikan proyek FR tersebut,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
d
Menurutnya, koordinasi lintas OPD harus dilakukan agar proyek itu segera rampung. Contohnya untuk penyelesaian pembebasan lahan. Masih banyak permasalahan terkait appraisal dan ganti rugi tanah serta bangunan warga. Sehingga butuh peran serta sejumlah OPD untuk mengatasi hal itu.
“Masalah pembebasan masih rumit butuh solusi segera,” jelasnya.
Dia juga mendukung rencana pembongkaran bangunan milik 148 pemilik lahan sepanjang Kecamatan Waru – Buduran. Jika sudah dibayar, maka DPUBMSDA juga harus tegas untuk melakukan pembongkaran hingga batas waktu yang sudah ditentukan.
“Harus ada action di lapangan sehingga progesnya juga jelas,” harapnya.
Selain itu, imbuhnya, pengerjaan proyek di lahan yang sudah dibebaskan juga sangat penting. Mulai dari pengaspalan hingga pengecoran yang diharapkan bisa segera dilakukan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko menegaskan, eksekutif harus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengurai permasalahan itu. Misalnya dengan BPN untuk menuntaskan masalah sertifikat ganda.
“Jadi bisa mencari solusi terbaik agar tidak ada kendala sama sekali,” katanya.
Politisi Gerindra itu menambahkan, macetnya realisasi pembangunan FR juga merugikan banyak pihak. Terutama warga Sidoarjo. Setiap hari mereka harus berkecimpung dengan kemacetan yang tak kunjung usai. “Butuh ketegasan dan skala prioritas untuk menuntaskan proyek besar itu,” imbuhnya.
Apalagi, soal anggaran, DPRD Sidoarjo juga sangat mendukung alokasi untuk pembiayaan FR. Di 2021, FR mendapat alokasi besar mencapai Rp 120 miliar. “Harus terserap agar ada wujud nyata setiap tahunnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor juga sangat serius untuk menuntaskan FR tersebut. Pihaknya juga telah melayangkan surat perintah pembongkaran bangunan yang berada di jalur mega proyek sepanjang 9,2 kilometer itu. Pelayangan surat perintah pembongkaran itu sebagai sinyal tegas eksekutif dalam merealisasikan proyek yang bertujuan mengurai kemacetan itu.
Ketua DPRD Sidoarjo Usman mengatakan, realisasi penyelesaian FR merupakan target Pemkab Sidoarjo. Karena itu pihaknya sangat mendukung penuh upaya penyelesaian FR.
“Memang harus jadi skala prioritas dan wajib dikebut biar segera rampung,” katanya.
Politisi PKB tersebut menegaskan, semua OPD terkait harus bahu membahu menuntaskan jalan yang diprediksi bisa mengurangi kemacetan hingga 40 persen tersebut. Mulai dari pembebasan tanah hingga koordinasi di lapangan.
“Pihak kecamatan juga harus ikut serta membantu koordinasi di lapangan,” terangnya.
Menurutnya, tahun ini harus ada target penyelesaian dengan anggaran yang sudah disediakan oleh Pemkab Sidoarjo. Sehingga, masyarakat tahu dengan progress pembangunan yang sudah dilakukan. Seperti pembangunan jalan di monumen pesawat Aloha yang sudah dikerjakan.
“Nah harus dikerjakan seperti di Aloha sehingga progresnya jelas,” ucapnya.
Sejauh ini pembebasan lahan untuk Frontage Road sebagian besar lahan milik warga. Juga ada lahan milik perusahaan yang terkena proyek itu termasuk lahan milik instansi seperti TNI AL.
Pembebasan sebagian besar lahan milik warga sudah berhasil dilakukan sejak Tahun 2016. Pemilik lahan diberi waktu sebulan untuk mengosongkan lahannya.
148 nama yang ada di di lampiran surat yang dilayangkan Pemkab Sidoarjo. adalah warga yang tanahnya sudah dibeli dan uangnya sudah dibayarkan oleh Pemkab Sidoarjo sejak 2016 sampai 2020 lalu.
Saat ini pun, lanjutan proyek pembangunan fisik FR itu juga banyak di tanah hibah yang sudah diserahkan oleh TNI AL. Proyek sepanjang sekitar 1.300 meter dari Aloha hingga Raya Gedangan itu ditargetkan bisa tuntas pada tahun 2021 ini. (adv/st-12)