(SIDOARJOterkini) – Kemarin, Bupati Sidoarjo terpilih Ahmad Muhdlor Ali meminta pelaksanaan pembangunan gedung terpadu delapan lantai untuk di tunda.
Rencana penangguhan ini mendapat respon pro dan kontra dari anggota Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Warih Andono anggota dewan yang sekaligus ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo dengan tegas menolak penangguhan pembangunan gedung tersebut.
Alasannya, pembangunan gedung delapan lantai itu sudah tertuang dalam peraturan daerah. Yaitu dalam APBD 2021.
“Program yang masuk dalam perda APBD itu merupakan produk hukum yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Untuk membatalkan itu ada mekanismenya,” Katanya saat di konfirmasi, 12 Januari 2021.
Warih menambahkan, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih memang memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan visi-misi janji kampanye.
Hanya saja, untuk memasukan program tersebut ada aturan yang harus dipenuhi, misalnya pada saat perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2021.
“Atau pada saat pembahasan APBD 2022. Terkait RSUD Sibar maupun frontage road sudah ada dalam APBD 2021. Sebaiknya itu di jalankan aja dulu,” ungkap Politisi yang duduk di Komisi A itu.
Lain halnya dengan Aditya Nindyatman, Anggota dewan dari Fraksi PKS yang justru mengapresiasi langkah yang akan dilakukan oleh Gus Muhdlor.
Menurutnya, kebijakan yang akan dilakukan Gus Muhdlor memang sejalan apa yang telah di perjuangkan PKS.
“Pada saat pengambilan keputusan KUA PPAS 2021 dulu, kami sudah mengingatkan kepada semua pihak untuk mendahulukan kebutuhan yang mendesak saat negara masih pandemi,” ucapnya.
Kebutuhan mendesak yang dimaksud bang Adit panggilan Aditya Nindyatman itu ada tiga aspek diantaranya, pembangunan infrastruktur kesehatan, baik promotif dan preventif sampai kuratif. Pemulihan ekonomi dan yang terakhir jaring pengaman sosial.
Kemudian, Bangun Winarso, politikus PAN menilai jika keinginan bupati terpilih itu bukan menjadi persoalan. “Ya tidak apa apa, itu hak untuk menyesuaikan visi misi,” katanya.
Menurut Bangun, keinginan Gus Muhdlor menangguhkan pembangunan gedung terpadu merupakan langkah yang memikirkan kebutuhan prioritas di Sidoarjo.
Saat ini, sejumlah infrastruktur lain di Sidoarjo juga banyak yang memerlukan sentuhan. Misalnya saja perbaikan jalan.
“Namun sebelum ada perubahan, anggaran masih tetap ada di 2021. Perubahan bisa di P – APBD 2021. Dan akan dibahas lagi dengan legislatif,” pungkasnya (pung/cles).