SIDOARJO TERKINI
Headline Hukum & Kriminal Indeks Politik & Pemerintahan

Ratusan PKL Mangkal di Terminal Porong dan Ditarik Setoran, Komisi B : Harus Ditindak Tegas

 

Komisi B saat sidak ke Terminal Porong

(SIDOARJOterkini) – Komisi B DPRD Sidoarjo sedang gencar melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah tempat yang berpotensi dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain pasar, rombongan Komisi B juga melakukan sidak ke terminal porong, temuannya banyak area terminal yang dijadikan lapak pedagang kaki lima (PKL). Jumlahnya hampir 200 san PKL yang membuka stan di area tersebut.

“Area terminal sudah seperti pasar malam, saling banyaknya PKL yang berjualan disana,” Kata Didik Prasetio Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, saat dikonfirmasi, 18 September 2020.

BACA JUGA :  Tiga Pencuri Burung Kenari Diringkus Warga Bluru Kidul Sidoarjo Saat Beraksi

Bahkan, menurut, Politisi PDI Perjuangan itu para pedagang yang berjualan disana diminta bayar setoran harian, nominalnya bervariatif, ada yang Rp. 2.000 dan Rp. 5.000 serta Rp. 7. 000 setiap hari.

“Namun, saat dikonfirmasi kepetugas disana, mereka mengaku hanya menarik Rp. 500 rupiah, itupun menggunakan retribusi karcis angkot, jadi ini harus diperjelas, masuk kemana,” ucapnya.

BACA JUGA :  Sidoarjo Siap Gunakan E-Tilang, Dishub Sudah Jalin Komunikasi dengan Polresta

Didik berharap, penggunaan area terminal sebagai tempat PKL berjualan harus ditertibkan, kalau memang buat berjualan saat malam hari harus ditata dengan baik, agar tidak kumuh. “Dan juga biar dapat menjadi penambahan PAD,” Pungkasnya.

Sementara, Wahyudin Zuhri Anggota Komisi B mengatakan bahwa Alif fungsi area terminal porong itu sudah menyalahi fungsi terminal.

Menurutnya terminal itu merupakan tempat naik dan turun penumpang bukan sebagai lahan berjualan.

BACA JUGA :  Kabupaten Sidoarjo Terapkan PPKM Jilid II, Beberapa Fasilitas Umum dan Tempat Hiburan Ditutup

“Harusnya, yang namanya terminal adalah tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Bukan tempat mangkalnya PKL,” ucapnya.

Anggota Fraksi PKB itu meminta Dinas Perhubungan untuk mengambil langkah tegas, hal ini berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan para penumpang. “Harus ada langkah tegas dari pihak terkait untuk kenyamanan para penumpang,” pungkasnya. (Pung/cles).