SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Pendidikan & Kesehatan

Program BPJS Diminta Dikembalikan ke Jamkesda

image

(SEDATIterkini)-Masyarakat Sedati, Gedangan dan Buduran beranggapan program kesehatan masyarakat yang dicanangkan pemerintah berupa Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, masih tidak berpihak masyarakat miskin.

Program BPJS masih dinilai rumit dan masih lebih baik program sebelumnya, yakni Jamkesmas atau Jamkesda. Keluhan masyarakat itu disuarakan warga dalam reses anggota DPRD Sidoarjo Ali Masykuri di Dusun Wagir Desa Kwangsang Kec. Sedati Senin (15/12/2014).

Kata Abdul Muiz salah satu warga Sedati, program BPJS sekarang, mengurusnya rumit dan dikenakan biaya administrasi. Tidak seperti Jamkesda yang masyarakat miskin sudah terdaftar dan pengurusannya gampang.

BACA JUGA :  Pengenalan PSIAP dan Dukung ZI-WBBM, Kanwil DJP Jawa Timur II Adakan Media Gathering

“Program BPJS itu rumit dan ditarik biaya administrasi. Coba kalau masyarakat miskin, apa yang dibuat membayar setiap bulan penghasilannya cukup sudah syukur,” keluhnya.

Lanjut Abdul, masyarakat buruh tani sekarang dan lainnya, dalam setiap bulan, dibuat makan dan menyekolahkan anak, dirasa sudah susah, malah sekarang diminta untuk membayar administrasi.

BACA JUGA :  Kemenkumham Jatim Sambut Baik Monev Pelayanan Pemasyarakatan Bulan Ramadhan

“Saya setuju kalau program pelayanan kesehatan masyarakat, dikembalikan ke Jamkesmas, Jamkesda maupun SKTM (surat keterangan tidak mampu) tanpa biaya administrasi, bukan BPJS Kesehatan,” tukasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Muhaimin warga lainnya. Mestinya kesehatan itu dicover oleh pemerintah atau negara. Seperti halnya dengan pendidikan. Namun yang terjadi sekarang, semuanya serba membayar. “Jika tetap demikian, kasihan warga miskin yang perekonomiannya tidak mampu,” terangnya.

BACA JUGA :  WS Danramil 0816/02 Candi Hadiri Pelantikan Perangkat Desa Kedungkendo

Menangggapi hal ini, Ali Masykuri berjanji akan membawa aspirasi konstituennya ke pemerintah. Seyogyanya masyarakat miskin yang belum memiliki atau tidak mampu mengurus program BPJS, tercover dalam Jamkesda maupun SKTM yang diambilkan dari APBD Kab Sidoarjo.

“Jangan sampai Sidoarjo yang APBD nya mencapai Rp 3 triliun, tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin,” imbuh politikus Partai Nasdem dari Dapil 6 itu. (st-13)