(SIDOARJOterkini)- Pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang direncanakan mulai Juni atau Juli nanti diharapkan dipersiapkan dengan matang. PTM di masa pandemi Covid-19 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana (sarpras) memadai untuk mencegah penyebaran virus corona.
Komisi D DPRD Sidoarjo berharap jika PTM dilakukan sudah ada kesiapan sarpras penunjang protokol kesehatan (prokes). Tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta yang ada di Kota Delta.
Ketua Komisi D Dhamroni Chudlori mengatakan, koordinasi yang intens antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo harus dilakukan. Monitoring dan evaluasi (monev) harus rutin diadakan untuk melihat pelaksanaan PTM.
“Monev dilakukan untuk melihat bagaimana kelancaran PTM di masa pandemi Covid-19 saat ini,” jelas politisi PKB itu.
Menurutnya, sarpras yang disediakan juga harus sesuai dengan prokes. Mulai dari fasilitas untuk mencuci tangan, thermo gun, hand sanitizer serta aturan jaga jarak di kelas. Untuk fasilitas mencuci tangan juga harus diperbanyak agar kebiasaan mencuci tangan siswa dan guru bisa dilakukan.
Harus ada sosialisasi bagaimana mencuci tangan yang benar dan perilaku kesehatan lain yang harus dilakukan saat pandemi Covid-19 ini.
“Jangan sampai kendor. Karena itu fasilitas sarpras harus memadai untuk menunjang kebiasaan kenormalan baru di sekolah,” jelasnya.
Anggota Komisi D Abdillah Nasih menyampaikan, Dispendikbud harus mendata dan mengetahui sekolah penyelenggara PTM. Termasuk ketersediaan sarpras di masing-masing sekolah. Sehingga tidak ada perbedaan fasilitas sarpras yang diterima oleh siswa.
“Terutama di sekolah negeri. Jangan sampai ada yang sarprasnya lengkap dan ada yang tidak. Semua harus komplet untuk mencegah penyebaran Covid-19,” terangnya.
Dia menegaskan, setiap puskesmas di masing-masing kecamatan di Sidoarjo juga harus bisa memonitor berlangsungnya PTM di daerah masing-masing. Karena itu koordinasi antara Dispendikbud dan Dinkes harus dilakukan dengan tepat.
“Jangan sampai lengah atau terjadi pembiaran jika ada pelanggaran,” jelasnya.
Orang tua siswa, imbuh Nasih, juga harus memberikan pemahaman yang lebih kepada anaknya. Yakni, tentang upaya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Sehingga siswa akan menjaga tingkah laku dan pergaulan selama pelaksanaan PTM di sekolah.
Sementara itu, sosialisasi untuk pencegahan penularan Covid-19 juga harus dilakukan dengan masif. Pemkab Sidoarjo juga harus memberikan sosialiasi mulai dari kecamatan hingga desa agar PTM tidak jadi kluster baru penyebaran penyakit menular itu. Edukasi melibatkan para guru di sekolah untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga harus gencar dilakukan.
Nasih menambahkan, saat dilakukan PTM, sekolah tidak boleh menutup ruangan, jendela dan pintu serta tetap patuhi prokes. Jumlah siswanya juga terbatas. Penjawalan jam masuk sekolah juga harus dilakukan secara tepat agar siswa tidak berkerumun.
Dalam PTM semua siswa akan masuk kembali. Namun jumlahnya akan dibatasi. Sehari yang masuk tidak langsung 100 persen. Tapi bisa dibuat empat gelombang. Masing-masing gelombang 25 persen. Waktu pembelajaran juga masih dibatasi kurang lebih tiga jam saja.
“Guru di sekolah jadi garda terdepan pemantauan siswa-siswanya saat PTM dengan prokes ketat,” ucapnya.
Dia menyarankan, siswa yang memiliki kondisi badan kurang sehat diharapkan tidak masuk sekolah terlebih dahulu. Hal itu mencegah penularan kepada siswa yang dalam kondisi kurang fit. “Jika sudah sehat ya sekolah lagi agar kondisi fisiknya lebih prima,” ujarnya.
Para guru, lanjutnya, juga harus lebih kreatif dalam memberikan pembelajaran. Dengan waktu yang singkat maka para guru harus lebih inovatif. Komunikasi tidak hanya dilakukan saat PTM tetapi juga bisa melalui daring. Sehingga, dengan keterbatasan jam masuk sekolah tidak mengurangi kualitas ilmu yang didapat oleh para siswa.
Sebelumnya, Kepala Dispendikbud Sidoarjo Asrofi menyatakan guru dan tenaga pendidikan mulai PAUD, TK, SLB, SD, SMP sudah masuk daftar vaksinasi Covid-19 tahap dua. Dengan demikian jika vaksinasi selesai tepat waktu maka PTM dimulai pada Juli 2021.
Di Sidoarjo jumlah guru yang jadi sasaran vaksin sebanyak lebih dari 20 ribu orang. Sebanyak 12 ribu guru di antaranya dari sekolah negeri.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman meminta pelaksanaan PTM harus ditinjau dengan matang. Jika iklim pertumbuhan angka positif Covid-19 di Sidoarjo tetap tinggi maka, pelaksanaan PTM harus ditunda.
“Jika masih rawan ya harus diperhitungkan dengan tepat. Jangan sampai jadi kluster baru penyebaran Covid-19,” katanya.
Politisi PKS ini menegaskan, sapras penunjang prokes di sekolah juga harus dipersiapkan dengan serius. Agar saat sekolah mulai masuk, prokes benar-benar terjaga.
“Risikonya sangat besar jika PTM dilaksanakan tapi penunjang prokes di sekolah ala kadarnya,” imbuhnya.
Dia berharap, kasus Covid -19 di Sidoarjo segera dapat terkendali. Pemkab Sidoarjo juga perlu lebih serius untuk menyediakan sejumlah infrastruktur dalam penanggulangan masalah Covid -19 itu.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menambahkan, untuk menjamin keselamatan dalam PTM, guru dan tenaga pendidik juga perlu dilakukan swab test. Termasuk kondisi kesehatan para siswa. “Kecuali sudah divaksin,” terangnya. (adv/st12)