(SIDOARJOterkini – penyerapan anggaran diharapkan bisa maksimal dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo. Apalagi menjelang tutup tahun yang mengharuskan OPD kerja keras menyerap anggaran sesuai dengan usulan program kerja.
DPRD mengingatkan pemkab untuk memaksimalkan serapan anggaran. Setelah Perubahan APBD 2022 digedok, tidak banyak waktu untuk bisa menyerap anggaran yang sudah disiapkan.
Ketua DPRD Sidoarjo Usman mengungkapkan, pihaknya optimistis serapan anggaran bisa mencapai 100 persen. Apalagi pencapaian tahun lalu sudah bagus. Meski, hingga saat ini, menurut data di portal Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan pada APBD Sidoarjo murni adalah sebesar 55,58 persen. Rinciannya, terealisasi Rp 2,5 triliun dari anggaran Rp 4,5 triliun. Sedangkan anggaran belanja daerah baru terserap 49,40 persen. Setara Rp 2,6 triliun dari total anggaran Rp 5,4 triliun.
Menurut dia, pihak eksekutif memiliki waktu sekitar 3,5 bulan untuk menyelesaikan program-program yang telah direncanakan dalam P-APBD 2022. Oleh karena itu, dia berharap serapan anggaran bisa dimaksimalkan sebelum akhir tahun.
Politikus PKB itu mengingatkan pada OPD yang rawan akan besarnya anggaran yang tak terserap. Misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (PUBMSDA). Banyak proyek dengan anggaran besar dikerjakan oleh OPD tersebut.
“Harus bisa maksimal dan jangan sampai kendor,” tegasnya.
Untuk itu, Usman mendorong agar semua OPD bekerja secara maraton sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga apa yang menjadi perencanaan bisa terselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.
Di sisi lain, masing-masing komisi diminta menjalankan tugasnya dalam fungsi pengawasan. Yakni dengan menggelar rapat kerja (raker) bersama dengan mitranya. Dari raker tersebut akan terlihat progress masing-masing OPD dalam menyerap anggaran.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo M Kayan juga mendukung langkah OPD untuk berlari kencang menghabiskan anggaran sesuai dengan rencana kerja yang diajukan. Anggaran itu harus terserap agar visi dan misi bupati bisa terealisasi.
“Jangan malah jadi silpa yang justru membuang-buang kesempatan untuk melakukan pembangunan,” terangnya.
Dia berharap, OPD secara kontinyu memonitor pelaksanaan proyek dan rencana kerja agar tidak meleset. Terutama OPD yang menerima anggaran besar agar bisa lebih maksimal dalam bekerja.
“Kita legislatif hanya bisa mengawasi dan mengingatkan agar tidak terjadi silpa yang terlalu besar,” ucap politikus Gerindra itu.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Emir Firdaus juga mendorong agar penyerapan anggaran oleh OPD bisa maksimal. Harapannya hal itu bisa terelesasi sehingga kinerja bupati dan wakil bupati bisa maksimal dilakukan.
“Jangan sampai banyak silpa karena itu OPD harus kerja ekstra keras,” tegasnya. (adv/st18)