(SIDOARJOterkini)- Pejabat yang mobil dinasnya (mobdin) sudah lama jangan harap mendapat mobil baru. Pasalnya, tahun 2017 nanti Pemkab Sidoarjo menyetop pembelian mobdin.
Sebenarnya mulai tahun ini Pemkab sudah mengurangi pembelian mobdin. Namun, hal itu akan diperketat lagi tahun depan.
Bahkan, surat edaran terkait pelarangan membeli mobdin itu sudah disampaikan ke masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Tahun 2017 memang tidak ada pembelian mobdin, itu sudah kami sampaikan,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Sidoarjo, Sulaksono.
Pria yang biasa disapa pak laks ini menambahkan, moratorium atau penghentian pembelian mobdin dilakukan untuk penghematan anggaran. Sebab, anggaran di APBD 2017 yang diperkirakan sebesar Rp 4 Triliun akan digunakan untuk program prioritas.
Pembelian mobil hanya dilakukan untuk kepentingan pelayanan, seperti ambulance dan layanan lainnya. “Karena anggarannya disedot untuk program prioritas, maka yang dikepras anggaran dari internal SKPD,” jelas Sulaksono.
Berdasar dari himbauan itu, SKPD tidak ada yang mengajukan pembelian mobdin dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran RAPBD 2017. Bahkan, belanja di masing-masing SKPD banyak yang dikepras sampai 50 persen.
Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2017, diantaranya pengendalian banjir, perbaikan jalan, sekolah gratis dan lainnya. “Program prioritas itu banyak menyedot anggaran. Imbasnya, program yang tidak seberapa perlu tidak dianggarkan,” tegas Sulaksono.(st-12)