SIDOARJOterkini – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan Peningkatan Kapabilitas Pelaku Usaha dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang digelar pada 27–28 November 2025 di Luminor Hotel Sidoarjo. Agenda ini diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sidoarjo bekerja sama dengan Bank Jatim serta BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo.
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sekaligus memperkuat integritas dan efisiensi dalam proses pembangunan daerah.
Sejumlah narasumber ahli hadir memberikan pemaparan, di antaranya Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sidoarjo Muslichan Darojad, S.H., M.H.; Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog Elektronik Kementerian PUPR Fany Dhuha, S.T., M.Sc.; Ahli Pertama PBJ Kementerian PUPR Gita Andini Siregar, S.E.; Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Arifyanto Syofian; serta Ahli PBJ I Made Heriyana, S.H., CCMs., CPSp.
Sebanyak 70 pelaku usaha jasa konstruksi dan 80 PPK dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Puskesmas di Sidoarjo mengikuti kegiatan ini. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Afridawati, S.KM, M.Kes., mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., menegaskan pentingnya pelaksanaan pembangunan yang semakin baik, transparan, dan berada pada jalur yang tepat.
“Pemkab Sidoarjo berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. Keberhasilan pembangunan bertumpu pada integritas, kompetensi, dan kolaborasi yang harus tercermin dalam setiap proses pengadaan,” tegas Fenny.
Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, S.Sos., CGCAE., menambahkan bahwa interaksi yang intens antara pelaku usaha jasa konstruksi dan PPK penting untuk menyamakan persepsi terkait regulasi, teknis pekerjaan, hingga pengendalian risiko.
“PPK memiliki peran strategis dalam memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan transparan, taat aturan, dan bebas dari potensi penyimpangan. Pengawasan dan penguatan tata kelola harus terus dijalankan,” ujar Andjar.
Melalui kegiatan ini, Fenny berharap pelaku usaha semakin siap memanfaatkan e-Katalog versi terbaru secara optimal sehingga proses pengadaan di Sidoarjo menjadi lebih efektif, kompetitif, dan transparan. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mewujudkan “Proyek Aman, Sidoarjo Nyaman.”(cles)