(SIDOARJOterkini)-Fraksi Golkar Bintang Pembangunan (FGBP) akan berupaya agar Fraksi Gerindra tidak mendapat jatah ketua komisi. Pasalnya, fraksi tersebut telah mengkhianati komitmen Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD Sidoarjo.
Ketua FGBP Warih Andono mengatakan, pihaknya akan mengirimkan delegasinya di komisi agar bisa segera digelar rapat paripurna pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Namun, pihaknya akan berupaya agar Fraksi Gerindra tidak mendapatkan posisi ketua komisi.
Partai Gerindra yang mendapat tujuh kursi, dianggap melakukan pengkhianatan. Gerindra sebagai motor KMP bermain dua kaki dengan meninggalkan GBP dan PAN. “Jadi kita mau komisi dibentuk, tapi jangan sampai Gerindra menduduki posisi ketua komisi,” tandas Warih.
Warih menjelaskan, awalnya Fraksi Gerindra, GBP dan PAN sudah menyamakan persepsi untuk membangun kekuatan politik di Sidoarjo. Tetapi dalam perjalanan untuk memperoleh pimpinan komisi-komisi, Gerindra pindah haluan. “Kita tidak sakit hati, cuma kecewa dengan manuver Gerindra,” terangnya.
Fraksi GBP dan PAN harus mendapat jatah ketua komisi, yang dua komisi lain silahkan diambil fraksi lain. Bahkan, FGBP tidak mau dijatah ketua BK atau Ketua Banleg. Tentu saja permintaan ini membuat fraksi lain yang mempunyai kursi cukup signifikan meradang.
Ditanya apakah Fraksi GBP sudah mengirimkan nama-nama yang akan duduk di komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya, Warih mengaku akan mengirimkan menjelang paripurna. Kendati demikian, dia akan melihat kondisi saat paripurna apakah akan menguntungkan fraksinya atau tidak.
Sedangkan Fraksi PKB memasang harga mati dengan dua ketua komisi, Fraksi PDIP dengan delapan kursi juga meminta satu ketua komisi. Gerindra dengan tujuh kursi juga mengincar ketua komisi. Skenario tadinya dikonsep dengan meninggalkan GBP dan PAN. “Kita sebagai parpol dengan perolehan suara terbanyak ketiga. Jadi sudah selayaknya mendapat jatah ketua komisi,” ujar Ketua Fraksi Gerindra Widagdo.
Namun, Fraksi GBP dan PAN seolah punya kekuatan dalam memainkan peran dalam pembentukan komisi. Pasalnya, sesuai Tatib dewan, per komisi minimal diisi 11 dan maksimal diisi 13 orang. Jika dua fraksi ini tak menyetorkan perwakilannya, maka pembentukan komisi tidak bisa dilakukan. Sedangkan untuk merubah Tatib, syarat minimal harus dengan membentuk Pansus Tatib. (st-12)