SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Politik & Pemerintahan

Pangkas Meja Birokrasi, Layanan Digital Sipraja Pemkab Sidoarjo Raih Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Dari Kemenpan RB

 


(SIDOARJOterkini) – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali berkomitmen mengedepankan birokrasi berbasis digital dalam melayani masyarakat. Salah satunya dengan menerapkan aplikasi pelayanan publik online Sipraja di semua desa/kelurahan, kecamatan dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Upaya Pemkab Sidoarjo menghadirkan layanan digital Sipraja itu mendapat apresiasi dan penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Jakarta. Selasa 06 Desember 2022.

Sipraja merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan warga Sidoarjo dalam mengurus berbagai surat maupun administrasi kependudukan dengan berbasis online. Semua urusan yang menjadi kewenangan desa, kecamatan dan OPD terkait bisa diurus secara online. Sipraja dianggap Kemenpan RB sebagai inovasi yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat karena mempercepat layanan dan memangkas meja birokrasi.

BACA JUGA :  Melalui Program Babinsa Masuk Sekolah, Koramil 0816/05 Tulangan Beri Pembinaan Wasbang dan PBB di SMK Persatuan

Kemenpan RB saat ini tengah menerapkan indikator penilaian pelayanan publik dengan membuat RB Tematik. Diantaranya RB (Reformasi Birokrasi) Pengentasan Kemiskinan, RB Investasi dan RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Aplikasi Sipraja yang dikembangkan Pemkab Sidoarjo itu tujuannya untuk memotong meja birokrasi serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pemerintah dengan mudah dan cepat. Inovasi Sipraja ini masuk dalam RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, instansinya saat ini mengambil tema penerapan sistem birokrasi yang berdampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik disemua kementerian, lembaga dan instansi pemerintah.

“Mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan dan pelayanan yang murah atau efisien,” ujarnya.

BACA JUGA :  Peringati Harjasda Ke-164, Bupati Sidoarjo Bersama Habaib dan Ribuan Jama'ah Majelis Dzikir Al-Khidmah Gelar Doa

Mantan Bupati Banyuwangi itu menegaskan bahwa perkembangan digitalisasi tidak terelakkan. Karena dengan digitalisasi kerja birokrasi lebih efektif dan efisien. Anas berharap lembaga ataupun daerah yang memiliki inovasi terbaik yang masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2022 bisa menularkan kepada daerah lain untuk bisa dicontoh dan direplikasi.

“Mudah mudahan daerah yang mendapatkan penghargaan bisa menularkan ke daerah lain yang belum mendapatkan pada kesempatan ini. Untuk menuju penghargaan ini sangat rigid penilaiannya, indikatornya jelas, pelayanan birokrasi yang membawa dampak langsung pada masyarakat,” jelas Azwar Anas.

Sementara itu Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali usai menerima penghargaan menyampaikan, perbaikan dan evaluasi kinerja birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang ideal tidak boleh berhenti meski Pemkab Sidoarjo telah menerima penghargaan Top 45 dari Kemenpan RB.

BACA JUGA :  Tanamkan Kedisiplinan Sejak Dini, Babinsa Koramil 0816/11 Tarik Berikan Materi Wasbang dan PBB di SMK Taruna

“Kita tidak boleh berpuas diri atas capain ini, justru ini jadi cambuk kita semua yang ada di birokrasi untuk lebih meningkatkan lagi kinerja pelayanan publik yang betul-betul kemudahannya itu dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Bupati Muhdlor mengatakan, melayani masyarakat sangatlah dinamis, digitalisasi harus dibangun untuk menuju pelayanan publik yang ideal dan Pemkab Sidoarjo sudah menuju tahap itu. Oleh karenanya, ia mendorong jajarannya agar tidak berhenti pada inovasi Sipraja, banyak bidang pelayanan yang bisa didukung dengan sistem digital.

“Inovasi tidak boleh berhenti, kalau kita kalah cepat tidak mengikuti perkembangan zaman maka sistem yang kita bangun ini cepat usang. Birokrasi ini harus dinamis dan membuka diri dengan perkembangan digitalisasi yang ada sekarang,” pungkasnya. (cles).