(SIDOARJOterkini)-Pendapatan dari pajak restoran yang diterima Pemkab Sidoarjo masih tergolong rendah. Padahal, restoran dan rumah makan yang ada di Kota Delta ini semakin menjamur.
Selama tahun 2013, pendapatan dari pajak restoran dan rumah makan sekitar Rp 1,3 miliar. Hal inilah yang mengindikasikan adanya kebocoran pendapatan dari pajak restoran dan rumah makan. “Sebenarnya potensi pendapatan dari pajak restoran maupun rumah makan cukup besar,” ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sidoarjo, Juana Sari.
Untuk mencegah kebocoran pendapatan dari pajar restoran dan rumah makan, lanjut Juana Sari, pihaknya mendesak semua restoran dan rumah makan yang ada di Sidoarjo memberlakukan billing system. Selama ini, pembayaran pajak restoran dan rumah makan masih menggunakan model taksasi.
Artinya, restoran atau rumah makan tersebut yang mengira-ngira berapa pajak yang harus dibayar ke pemkab. Padahal, pajak tersebut bukan diperoleh dari pihak restoran atau rumah makan, melainkan dari konsumen yang makan di restoran tersebut.
Setiap transaksi di restoran maupun rumah makan yang ada di Sidoarjo, konsumen dikenakan pajak 10 persen. Jika tanpa menggunakan billing system, Dinas Pendapatan Pengeloaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) tidak bisa memantau berapa sebenarnya pajak yang harus dibayar.
Pihak restoran atau rumah makan membayarkan pajak seenaknya sendiri, bahkan bisa beralasan kondisinya sepi. “Kalau menggunakan billing system, dinas terkait langsung bisa tahu berapa besaran pajak yang harus dibayar sesuai transaksi,” tandas Juana Sari.
Untuk menerapkan billing system, lanjut Juana Sari membutuhkan sarana penunjang yang memadai, bahkan membutuhkan anggaran cukup besar. Namun, hal itu harus dimulai bertahap dengan memasang perangkat billing system di beberapa restoran dahulu. Kemudian tahun selanjutnya, dilakukan secara bertahap dan diharapkan semua restoran dan rumah makan sudah menggunakan billing system. (st-12)