(SIDOARJOterkini) – Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilukada 2020 batal dilakukan. Hal ini disebabkan pihak Pemda Sidoarjo belum memberikan kepastian yang jelas terkait jumlah anggaran yang akan dikucurkan untuk KPUD dan Bawaslu Sidoarjo.
Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Iskak menyatakan, pelaksanaan penandatanganan NPHD yang sejatinya akan dilaksanakan pada awal Oktober ini harus molor, lantaran belum adanya kepastian yang jelas terkait anggaran pelaksanaan pemilu kepala Daerah dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sidoarjo.
“Sebetulnya tanggal 1 ini, tapi masih ada hal yang masih perlu dikomunikasikan ulang,” ujar Muhammad Iskak, Selasa, 1 Oktober 2019.
Ditambahkan Iskak, ada beberapa persoalan anggaran yang dinilai belum tuntas. Dalam klausul NPHD, angka yang disodorkan Pemerintah Daerah yakni sekitar Rp.45 miliar. Angka tersebut sudah dimasukkan dalam rapat KUA-PPAS 2019 bersama DPRD Sidoarjo.
“Sementara hasil koordinasi kami dengan TAPD sebelumnya berada di angka Rp.61 miliar dari jumlah pengajuan sebelumnya yakni Rp 63 miliar,” katanya.
Anggaran sekitar Rp.61 miliar itu memang sebelumnya pernah dikomunikasikan bersama Tim anggaran Pemda. Namun jumlah tersebut tidak tercantum dalam klausul NPHD.
“Yang muncul justru angka Rp.45 miliar. Harapan kami angka itu bisa muncul. Kami butuh kepastian berapa jumlah yang diberikan Pemda dalam pelaksanaan pemilu 2020 nanti,” harapnya.
Disamping itu, di dalam klausul NPHD juga tertera kemungkinan ada tambahan anggaran. Namun angka tersebut belum jelas berapa anggaran tambahannya.
“Semisal tetap jadi Rp.45 miliar, oke lah tidak apa-apa. Tapi dibawah klausul ada juga tambahan. Itu yang enggak disebutkan. Sehingga kita tidak bisa merancang keuangan tersebut untuk apa saja nantinya,” tambahnya.
Meski demikian pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Pemda terkait pelaksanan NPHD tersebut. Bahkan pihaknya juga sudah melapor ke Provinsi terkait tertundanya pelaksanaan NPHD hari ini.
“Kami sudah laporan ke provinsi, untuk NPHD di Sidoarjo molor,” tandasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ahmad Zaini menyebutkan, pihaknya sudah mengakomodir jumlah anggaran sesuai apa yang diputuskan TAPD.
“Saya tidak mungkin menambah seenaknya jumlah anggaran tersebut, kalau mau menambah sendiri ya silahkan” ungkap Zaini saat dihubungi melalui selulernya. (cles)