(SIDOARJOterkini)- Fraksi PKB dianggap berlebihan dalam pembagian porsi ketua komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Pasalnya, partai yang mendapat 13 kursi di DPRD Sidoarjo tersebut minta jatah dua ketua komisi.
Dua ketua komisi yang diincar adalah, Ketua Komisi C (pembangunan) dan Komisi D (Kesejahteraan). Sejauh ini, FKB masih tetap pada pendiriannya untuk menduduki dua ketua komisi karena merasa partai pemenang di Sidoarjo.
Anggota Fraksi PAN Khulaim Junaidi mengatakan, belum terbentuknya komisi karena tidak ada rasa kebersamaan antar fraksi. PAN yang memiliki tujuh kursi di DPRD seharusnya memiliki jatah satu ketua komisi.
Apalagi, berdasarkan perolehan kursi pimpinan DPRD yang salah satunya juga diwakili oleh PAN. Jadi sudah seharusnya ada pemerataan atas pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dan tudak dimonopoli. “Jika kita tidak mendapatkan jatah ketua komisi berarti yang lainnya serakah,” ujar Khulaim.
Bahkan, politisi yang pada periode sebelumnya menjadi wakil ketua dewan itu menilai jika Fraksi PKB terlalu serakah dengan kedudukan di DPRD. Jatah dua ketua komisi yang diharapkan oleh fraksi PKB terlalu banyak.
Padahal, saat ini Bupati Sidoarjo dan Ketua DPRD Sidoarjo juga berasal dari PKB. Sedangkan dari empat komisi, dua jabatan ketua komisi juga diminta. “Masak itu belum cukup. Jika minta ketua komisi itu namanya tidak adil,” jelas Khulaim yang digadang-gadang oleh Fraksi PAN menduduki ketua komisi.
Khulaim juga menyadari jika PKB sebagai parpol pemenang di Sidoarjo dan memperoleh 13 kursi di DPRD. Namun seharusnya hanya mewakilkan satu ketua komisi. Jika Fraksi PKB tetap minta jatah dua ketua komisi, hal tersebut akan menghambat pembentukan alat kelengkapan.
Dalam pembentukan komisi, harusnya ada solusi secepatnya biar kepentingan masyarakat tidak terbengkalai. Sebab, saat ini masih ada beberapa agenda penting yang harus segera diselesaikan. Diantaranya, pembahasan KUA PPAS dan RAPBD 2015 yang harusnya sesuai jadwal selesai akhir tahun ini.
Ditanya terkait usulan pembentukan pansus tata tertib (tatib), lanjut Khulaim tidak akan menyelesaikan masalah. Justru hal tersebut akan menimbulkan masalah baru yang akan dipertentangkan oleh anggota dewan lain. “Usulan pansus tatib itu niatnya beli obat untuk menyembuhkan, tapi obatnya salah,” keluhnya.
Khulaim juga mengaku pihaknya sudah berkomunikasi dengan ketua DPC PKB Sidoarjo yang juga Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Menurutnya, Saiful Ilah meminta agar alat kelengkapan bisa dibicarakan dengan kebersamaan antar sesama fraksi. “Bupati saja minta dibicarakan dengan kebersamaan,” ucapnya. (st-12)