(SIDOARJOterkini) – Guna mencegah praktek Pungutan Liar (Pungli), di kantor Agraria Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPR) Kabupaten Sidoarjo melakukam pengawasan ketat dengan cara melarang orang umum yang bukan staf atau pegawai BPN masuk ke dalam kantor.
Kepala ATR dan BPN Kabupaten Sidoarjo, Agus Nandang Taruna mengatakan, peraturan ini merupakan intruksi dari BPN Pusat yang mana pegawai BPN harus ikut serta memerangi praktek pungli. “Saya maupun bawahan, tidak boleh menemui orang luar kantor diruangan kerja. Peraturan ketat ini diberlakukan untuk memerangi praktek pungli sesuai instruksi dan arahan BPN pusat,” ucapnya.
Setiap tamu yang masuk ke kantor BPN, lanjut Nandang, akan digeledah oleh petugas keamanan. Bagi tamu yang membawa tas, harus dititipkan di loker yang disediakan petugas, kecuali tas tersebut berisikan berkas. “Di ATR dan BPN Kab. Sidoarjo sudah tidak ada transaksi pembayaran dengan uang tunai. Semua pembayaran melalui sistem transfer di bank,” tegasnya.
Selain itu, masyarakat umum yang hendak menemui atau berkepentingan dengan pejabat ATR dan BPN, sudah disediakan ruangan khusus lengkap dengan pengawasannya. “Tidak semua tamu bisa masuk. Tamu yang masuk berkepentingan soal urusan tanah. Dan tamu harus mengisi buku tamu dan juga diperiksa masuk, harus benar-benar soal urusan pertanahan,” terang Nandang.
Sementara itu, tamu yang bisa masuk yakni berkepentingan rapat kordinasi untuk program layanan, sidang konsolidasi tanah, rapat mediasi sengketa, konflik, perkara pertanahan, pengangkatan sumpah sertifikat hilang, kunjungan dinas, konsultasi tehnis instansi, pemeriksaan oleh kepolisian, kejaksaan, audit atau pemeriksaan oleh BPK, inspektorat utama, Kanwil BPN dan BPN RI.
Nandang juga menghimbau kepada masyarakat, agar pengurusan surat-surat sah pertanahannya sebisa mungkin diurus sendiri tanpa melalui pihak lain. “Dulu setiap bulannya yang mengurus surat tanahnya sendiri sejumlah puluhan, kini setiap harinya sudah diatas 50 orang lebih dalam setiap harinya,” pungkasnya.(alf)