SIDOARJOterkini – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mematangkan penyusunan masterplan penataan kota sebagai pijakan utama penanganan banjir yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Upaya strategis ini ditegaskan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat menghadiri pemaparan masterplan di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa (6/1/2026).
Pemaparan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Fenny Apridawati, Kepala Bappeda M. Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Makhmud, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta tim ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Dalam paparannya, tim penyusun mengusung tema besar “Menuju Sidoarjo yang SERASI” (Sentosa, Ekologis, Resilien, Aksesibel, Sinergis, dan Beridentitas). Tema ini menjadi kompas pembangunan daerah, khususnya dalam penataan ruang dan pengendalian banjir yang selaras dengan RTRW 2024–2044 serta RPJPD 2025–2045.
Bupati Subandi menegaskan, karakter geografis Sidoarjo sebagai “Kota Delta” menghadirkan tantangan tersendiri. Selain dilintasi banyak sungai afvoer, ancaman banjir juga dipengaruhi pasang air laut atau rob.
“Sidoarjo letaknya paling timur dan memiliki banyak sungai afvoer. Kita harus waspada, karena banjir di sini bukan hanya akibat luapan sungai, tetapi juga dipicu air laut pasang,” ujar Subandi.
Ia mengakui, penanganan banjir membutuhkan anggaran besar, sementara kemampuan keuangan daerah saat ini masih terbatas, sekitar Rp5,8 miliar. Karena itu, masterplan penataan kota menjadi instrumen penting untuk menentukan skala prioritas penanganan.
“Ibarat mengobati orang sakit, harus ada diagnosis yang jelas. Melalui masterplan ini kita bisa memetakan persoalan secara detail, sehingga tiap tahun bisa ditentukan titik-titik yang ditangani sesuai kemampuan anggaran,” tambahnya.
Sejumlah wilayah menjadi perhatian khusus, di antaranya kawasan langganan banjir seperti Tanggulangin, Candi, dan Waru. Sementara di kawasan perkotaan, fokus diarahkan pada normalisasi saluran yang saat ini banyak terhimpit bangunan liar di sisi kanan dan kiri.
Subandi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif. Menurutnya, penataan kota dan pengendalian banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kerja kolektif semua pihak.
“Dengan adanya grand design ini, kita punya tahapan yang jelas. Harapannya, setiap tahun ada perubahan nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai informasi, Masterplan Penataan Kota Sidoarjo mencakup empat sektor intervensi utama, yakni sistem drainase dan pengendalian banjir, rehabilitasi infrastruktur jalan, rehabilitasi fasilitas pendidikan (sekolah), serta revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH).
Melalui integrasi keempat sektor tersebut, Pemkab Sidoarjo menargetkan terwujudnya kota yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan daya dukung dan kelestarian lingkungan.(cles)