(SIDOARJOterkini) – Pemerintah Kelurahan dan pemerintah Desa hingga Rukun Tetangga (RT) harus dilibatkan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 menyusul diperpanjangnya PSBB di Surabaya Raya (Gresik,Surabaya dan Sidoarjo). Hal tersebut disampaikan Ahmad Amir Aslichin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
Dikatakan Politisi PKB ini, Termasuk dalam penyaluran bantuan, Bansos dari pemerintah pusat, pemprov, pemkot dan pemkab maupun dari pengusaha sebaiknya disalurkan langsung ke pemkel/pemdes harus menggunakan hasil musyawarah kelurahan (muskel) dan desa (musdes).
“Hasil keputusan Muskel dan Musdes akan tepat sasaran menyentuh masyarakat yang membutuhkan, sehingga pengoptimalan pembagian bansos akan semakin maksimal,” ujar Pria yang akrab dipanggil Mas Iin , Jumat 15 Mei 2020.
Bila Bansos dilewatkan atau dikelola oleh instansi Pemprov, Pemkot dan Pemkab, kata Mas Iin, sudah banyak ditemui untuk dimanfaatkan kepentingan politis para pejabatnya. Mulai pemasangan foto hingga klaim jasa perjuangannya. Hal itu sangat ironis dan memprihatinkan.
Dia mencontohkan, usulan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sidoarjo terkait data penerima bansos dengan menggunakan musdes harus dipertimbangkan. Usulan tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini.
“Mereka yang tahu siapa yang layak dan berhak menerima bantuan,” tegasnya.
Mas Iin juga meminta agar ada revisi anggaran penanganan Covid-19. Di antaranya, anggaran pengadaan barang diharapkan bisa disalurkan langsung ke pemdes/pemkel baik itu bantuan dari APBD provinsi maupun pemkot dan pemkab. Panitia pengadaannya harus bisa mengakomodir semua potensi warga setempat sebagai pihak yang layak sebagai penyedia barangnya. Sehingga bisa memutar roda perekonomian di desa/kelurahan setempat.
“Selama ini masyarakat desa/kelurahan hanya sebagai penerima bantuan saja sedangkan keuntungan ekonomisnya dinikmati oleh para pengusaha,” ucap lulusan Universitas Airlangga itu. (st-12/cles)