Asisten bidang pemerintahan Asrofi (tengah) saat lokakarya P2KKP.
* Antisipasi Kebakaran, Pemkab Terapkan Pendekatan Tradisional
(SIDOARJOterkini)- Banyaknya jalan sempit di pemukiman padat penduduk, menyulitkan penanganan kebakaran. Oleh karena itu, Pemkab Sidoarjo akan menerapkan pola tradisional dalam mengatasi kebakaran.
Jika menunggu mobil damkar (pemadam kebakaran) terkadang terlalu lama dan tidak bisa mencapai lokasi kebakaran. “Perkampungan padat penduduk kebanyakan jalannya sempit, sulit dijangkau Damkar,” ujar Asisten I Pemkab Sidoarjo, Asrofi, saat membuka Lokakarya dan sosialisasi Program Penanggulangan Risiko Bencana Berbasis KomunitasKebakaran Permukiman (P2KKP) di Sun Hotel Sidoarjo, Selasa (15/9/2015).
Setiap pos keamanan lingkungan disediakan kenthongan yang bisa dipukul sewaktu-waktu bila terjadi kebakaran. Selain itu juga telah disediakan karung goni sebagai alat pengebas api yang diberi air, lalu ganthol dan ember pasir besar.
Menurut Asrofi, cara ini sudah dibicarakan dengan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo, Dwijo Prawito. Di Sidoarjo sudah mulai terapkan pola penanganan kebakaran tradisional dan ternyata lebih efektif.
Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah sub urban, dimana angka kelahiran kecil, namun pertambahan penduduk sangat pesat akibat mobilisasi pendatang. Imbasnya menimbulkan kapung padat penduduk yang kurang terkendali.
Seperti, tata bangunan perumahan yang tak beraturan. Jalan lingkungan yang sangat kecil kurang dari enam meter dan sanitasinya sangat buruk sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks termasuk dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
Sri Suharti, panitia sosialisasi P2KKP menambahkan, Kabupaten Sidoarjo merupakan pilot proyek dari kegiatan tersebut. Sosialisasi dan lokakarya selama dua hari itu diikuti 65 pioner dari 15 kecamatan yang tergolong padat penduduk dari 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
Kegiatan tersebut, merupakan serangkaian dari kegiatan penanganan lingkungan kumuh dan penanganan sanitasi lingkungan yang buruk. “Dulunya dikenal dengan PNPM Mandiri dan saat ini diganti dengan P2KP, dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” jelas Suharti. (st-12)