SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Pilbup Sidoarjo 2020 Politik & Pemerintahan

Lika-liku Rekom PPP Sebelum Jatuh ke Pasangan BHS-Taufiqulbar

 

Penyerahan rekom dari DPP PPP kepada BHS-Taufiqulbar di Kantor DPW PPP

(SIDOARJOterkini) – DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah resmi mengeluarkan surat rekomendasi kepada calon kepala daerah di Jawa Timur. Termasuk rekom untuk pilbup Sidoarjo.

Di Pilkada Sidoarjo, PPP resmi mengusung Calon Bupati Bambang Haryo Soekartono (Cak BHS) dan M. Taufiqulbar (Cak Taufiq).

“Rekom B1 KWK dari PPP sudah resmi diberikan kepada BHS-Taufiq,” Kata Zuman Malaka Ketua DPC PPP Sidoarjo saat dikonfirmasi setelah menghadiri penyerahan rekom di Kantor DPW PPP Jawa Timur, Selasa malam 1 September 2020.

BACA JUGA :  Renovasi Selesai, WS Danramil 0816/02 Candi Laksanakan Serah Terima Rumah Kepada Warga Kedungkendo

Sebelum rekom jatuh ke Cak BHS-Taufiq. Dinamika politik ditubuh PPP sangat dinamis. Pasalnya, meski hanya memiliki satu kursi di DPRD Sidoarjo. PPP menjadi rebutan dari banyak calon.

Terbukti, pada awal tahun 2020, PPP ikut deklarasi bacabup Bahrul Amig. Dalam deklarasi tersebut katanya partai berlogo Ka’bah itu akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan.

Selain Bahrul Amig, Kelana Aprilianto dan Bambang Haryo juga ikut memburu rekom PPP.

BACA JUGA :  Polisi Ringkus Dua Pengedar Sabu Di Kamar Kos Kawasan Gedangan

Terbukti, ketiga calon tersebut sempat adu visi misi dalam Rapimcab PPP yang digelar awal bulan Juli lalu.

Bahkan, setelah Rapimcab, tepatnya pada ahir bulan Juli, muncul kabar baru, bahwa PAC PPP Sidoarjo bulat mendukung Bahrul Amig.

Menanggapi dinamika yang terjadi sebelum rekom. Zuman Malaka Ketua DPC PPP Sidoarjo menegaskan, bahwa semua kader partai berlogo Ka’bah tersebut wajib mengawal dan memenangkan calon yang sudah di rekom oleh DPP PPP.

“Sebagai kader, apapun keputusan dpp, akan kita kawal dan amankan,” tegasnya.

BACA JUGA :  Pemkab Sidoarjo Kembali Buka Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Tinggi dan Keagamaan Kuota 2.000 Penerima

Ia menambahkan, bagi kader yang membelot atau keluar dari jalur perjuangan PPP, maka akan dikenakan sanksi, sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau ada kader tidak sejalan dengan keputusan, maka tentu akan ada sanksi. Salah satunya adalah pemecatan,” pungkasnya.

Sampai hari ini, Pasangan BHS-Taufiq sudah resmi mengantongi 11 Kursi legislatif. Terdiri dari Golkar (4 Kursi) PKS (4 Kursi) Demokrat (2 Kursi) dan PPP (1 Kursi). (Pung/cles).