SIDOARJO TERKINI
Headline Indeks Pojok Desa Politik & Pemerintahan

Lakukan Koordinasi Dengan BPN Sidoarjo, Pemkab Dorong Sertifikasi Ribuan Aset Daerah

Pj Bupati Sidoarjo saat melakukan koordinasi dengan Kepala BPN Sidoarjo

(SIDOARJOterkini) – Kanwil Badan Pertanahan Negara mentargetkan seluruh aset milik Pemkot/Kabupaten harus sudah tersertifikasi pada tahun 2023. Padahal ribuan tanah aset milik Pemkab Sidoarjo belum tersertifikasi. Untuk hal tersebut, Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono melakukan koordinasi dengan Kepala BPN Sidoarjo, Senin 15 Februari 2021.

“Sampai saat ini masih ada 1900an aset Pemkab Sidoarjo yang belum tersertifikasi,”Ungkap Hudiyono saat di Kantor BPN Sidoarjo.

Dijelaskan Hudiyono, ada tanah kantor 106, tanah sekolah 500, kemudian ada tanah jalan 663 yang belum tersertifikasi. Untuk itu pihaknya melakukan koordinasi dan bersedia mensupport apapun yang dibutuhkan BPN Sidoarjo untuk percepatan sertifikasi tanah aset Pemkab itu.

BACA JUGA :  PW LPPNU Jatim Tolak Keras Rencana Pemerintah Pungut Pajak Sembako

“Sinergitas antara Pemkab dan BPN Sidoarjo harus berjalan dengan baik, dan ditargetkan sebanyak 600 tanah yang disertifikatkan setiap tahunnya,”ujarnya.

Lebih lanjut Hudiyono mengatakan, bentuk dukungan dari Pemkab untuk mendapatkan sertifikat tersebut, pihaknya akan siapkan mulai dari pendanaan proses pendataan, peralatan ukur, hingga komputerisasi. Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga akan menyiapkan SDM sebagai pengawas pertanahan di tingkat kecamatan termasuk SDM pelatihnya.

BACA JUGA :  Polsek Krembung Amankan Jalannya Vaksinasi Covid-19 di Pura Penataran Agung Margo Wening

“Sedangkan untuk anggaran sertifikasi, ini anggaran khusus. Sehingga harus dibahas bersama DPRD Sidoarjo,” ujarnya.

Sementara itu Kepala BPN Sidoarjo, Humaidi menyambut baik percepatan sertifikasi tanah aset Pemkab Sidoarjo. Menurutnya ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh pemkab agar proses sertifikasi berjalan lancar sesuai target.

“Kami (bersama pemkab) akan segera membentuk tim terpadu untuk menginventarisasi letak dan luas tanah masing-masing. Sehingga saat petugas pengukur datang ke lapangan tidak mengalami kendala,” ujarnya.

Selain itu, Humaidi juga mengingatkan agar Pemkab Sidoarjo segera menganggarkan biaya untuk sertifikasi tanah asetnya.

BACA JUGA :  Ustadz di Sidoarjo Sodomi 25 Santri Diringkus Polisi

“Sesuai dengan arahan Kepala Kanwil, perlu juga membentuk dan melatih pengawas pertanahan yang bertugas untuk memperlancar proses sertifikasi dan mengawasi tanah aset pemkab di kemudian hari,” ujarnya.

Humaidi juga menjelaskan, di tahun 2021 ini pihaknya bersama Pemkab Sidoarjo mentargetkan sertifikasi sebanyak kurang lebih 600 tanah aset Pemkab Sidoarjo. Apabila tidak ada kendala, ia optimis di tahun 2023, seluruh tanah aset Pemkab Sidoarjo telah tersertifikasi. (cles)