(SIDOARJOterkini) – Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi menerima Kunjungan kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Persiapan dan sosialisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022, di Pendopo Delta Wibawa, Kamis 24 Maret 2022
Tempak hadir Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene selaku pimpinan rombongan, Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Ditjen Binalavotas Kementerian Tenaga Kerja RI, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Deputi Direksi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur, dan Kepala Kantor BPJS Cabang Sidoarjo.
“Kabupaten Sidoarjo ini memiliki perusahaan terbanyak di Jawa Timur, jadi tidak salah Komisi IX berkunjung ke Kabupaten Sidoarjo, “ jelas Subandi.
Ketua Komisi Komisi IX, Felly Estelita R. yang memimpin jalannya rapat menyampaikan, Kedatangan rombongan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah.
Dengan pembahasan terkait dengan tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan syarat yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 24 bulan. Masa iuran 12 bulan dan membayar iuran paling singkat selama 6 bulan berturut – turut.
“Program ini ada mulai Februari 2021, sebagaimana diketahui penerima program JKP ini akan menerima 3 bulan pertama 40 persen dari upah yang diperoleh, tiga bulan berikutnya sebanyak 25 persen dari gaji tersebut yang berlaku 6 bulan. Upah dihitung berdasarkan gaji bulanan maksimum Rp. 5 juta,” jelasnya.
Komisi IX dalam masa persidangan ke IV tahun 2021-2022 memutuskan untuk melakukan pengawasan terhadap kesiapan dan sosialisasi JKP BPJS Ketenagakerjaan. Ada 3 Kabupaten / kota yang kami datangi, Sidoarjo, Boyolali dan Kabupaten Tangerang.
Sementara itu, penjelasan dari Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur Deny Yusyulian, jumlah penduduk bekerja di Jawa Timur 14. 796.353, terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PU) 6.359.373, Bukan Penerima Upah (BKU) 7.006.616, dan Jasa Konstruksi (Jakon) 1.430.364.
Para pekerja yang terlindungi BP Jamsostek sebesar 26,77 persen, dari total jumlah pekerja di Jawa Timur, untuk penerima upahnya yang sudah terlindungi sebesar 42,15 persen,” jelasnya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo telah mengajukan tenaga non ASN-nya untuk kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, yang yang disetujui 19,38 persen. Untuk guru honorer dan tenaga pendidik Kabupaten sudah terlindungi serratus Persen. (st-12/cles)